Bengkulu – Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga stabilitas harga dan menahan laju inflasi daerah. Melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu, pemerintah menegaskan komitmen menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan bertema “Pelaporan One Page Summary dan Program Unggulan TPID se-Provinsi Bengkulu” itu digelar di Hotel Santika Bengkulu, Senin (26/1), dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni. Forum ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kemenko Perekonomian Mochamad Edy Yusuf, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu R.A. Denny, para kepala OPD, serta seluruh anggota TPID kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
Dalam pemaparannya, Wahyu Yuwana Hidayat menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID Provinsi Bengkulu yang dinilai berhasil menjaga inflasi. Ia menyebut Bengkulu menempati peringkat kedua dari sepuluh provinsi di wilayah Sumatera dalam pengendalian inflasi. Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan arah kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung penurunan tingkat kemiskinan, dengan harapan dampaknya dapat dirasakan hingga ke daerah kabupaten dan kota.
Sementara itu, Herwan Antoni mengungkapkan kondisi inflasi Bengkulu hingga akhir 2025 masih berada dalam batas aman. Inflasi Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 2,77 persen secara tahunan atau year on year (YoY), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 1,5 hingga 3,5 persen. Di sisi lain, kinerja perekonomian daerah juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen (YoY) pada triwulan III 2025.
Herwan menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi TPID melalui penerapan kerangka 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Ke depan, ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan program nasional, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), terutama dalam mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan strategis seperti cabai dan daging ayam ras.
