Pemerintah Kirim 27 Ton Logistik ke NTT, Posko Terpadu Percepat Pemulihan
Jakarta – Pemerintah mempercepat penanganan pascagempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengirimkan 27 ton logistik, mengerahkan lebih dari 3.500 personel TNI-Polri, serta membentuk posko bencana terpadu untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan warga terdampak.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan seluruh logistik tersebut telah dikirim ke NTT melalui sejumlah penerbangan Hercules hingga Sabtu (15/8) malam. Pengiriman dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi darurat di wilayah terdampak.
“Dari total 27 ton logistik sudah terkirim ke NTT dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari itu juga,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Di lapangan, pemerintah pusat juga mengerahkan lebih dari 3.500 prajurit TNI dan Polri ke sejumlah daerah terdampak di Flores. Personel disebar ke Manggarai, Maumere, Flores, dan wilayah lain untuk membantu proses evakuasi serta penanganan awal bencana.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Teddy, juga memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga turun langsung ke NTT sejak hari kejadian. Tim tersebut melibatkan Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wamen Kesehatan, Wamen Sosial, serta unsur PLN, Pertamina, dan Telkom.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyatakan pemerintah telah mulai membentuk posko bencana terpadu pada hari kedua penanganan. Posko nasional tersebut menjadi pusat konsolidasi bantuan logistik dari Jakarta maupun daerah lain sebelum didistribusikan ke lokasi terdampak.
“Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional,” ujar Pratikno seusai rapat koordinasi penanganan darurat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Pratikno menegaskan prioritas pemerintah pada tahap tanggap darurat adalah menyelamatkan warga dan mengembalikan fungsi infrastruktur vital secepat mungkin. Jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, hingga konektivitas internet menjadi bagian yang harus segera dipulihkan.
Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi setelah fase tanggap darurat. Pratikno mengatakan pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali wilayah yang rusak, tetapi juga memperkuat ketangguhan pemerintah daerah, masyarakat, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.
“Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini,” kata Pratikno, seraya menekankan pentingnya sinkronisasi antarlembaga karena sumber daya pemerintah pusat untuk tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi sangat besar.
Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan mengajak masyarakat bersama pemerintah daerah serta pemerintah pusat mempercepat penanganan darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
