Prabowo Tegaskan Agenda Hapus Kemiskinan dan Kelaparan Berpijak pada Amanat UUD 1945
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus memprioritaskan penghapusan kemiskinan dan kelaparan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), dengan menekankan bahwa seluruh agenda pembangunan dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam arahannya, Presiden menyebut Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menjadi landasan utama pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional, memanfaatkan sumber daya alam, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita sedang menjalankan Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, amanat konstitusi juga mengharuskan negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup masyarakat serta mengelola bumi, air, dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ketentuan tersebut, kata dia, harus berjalan seiring dengan Pasal 34 yang mengatur tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat miskin, memperkuat jaminan sosial, menyediakan layanan kesehatan, dan pelayanan publik yang layak.
“Kita menjalankan Pasal 34. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan nasional. Ia menegaskan kemampuan negara menyediakan pangan bagi rakyat merupakan ukuran utama keberhasilan sebuah bangsa.
“Untuk apa kita merdeka, untuk apa kita punya NKRI, kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan,” tegas Presiden.
Presiden menyampaikan pemerintah telah mencatat sejumlah capaian, di antaranya swasembada delapan komoditas pangan, cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, serta nilai tukar petani yang disebut mencapai level tertinggi. Di sektor energi, pemerintah juga telah memproduksi B50 berbahan baku kelapa sawit sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa perjalanan pembangunan masih panjang. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap fokus menjalankan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan tidak ragu mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Presiden menambahkan arah pembangunan nasional juga sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, penyediaan energi bersih, hingga pengurangan kesenjangan sosial. Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah akan terus memberantas berbagai praktik ilegal seperti pertambangan tanpa izin, pembalakan liar, penyelundupan, under-invoicing, dan transfer pricing karena dinilai merugikan negara.
“Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Yang tidak rasional adalah illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana,” pungkas Presiden.
