Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait kuota haji untuk tahun 2024. Dalam kasus ini, KPK menyampaikan perhitungan awal bahwa kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun.
“Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, dilansir dari detikcom, pada Senin (11/8/2025).
Budi menjelaskan bahwa angka kerugian negara tersebut berasal dari hitungan internal KPK yang telah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi,” ujarnya.
Saat ini, KPK masih menjalankan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait perkara ini, sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan. KPK juga berencana memanggil pihak-pihak yang mengetahui perihal dugaan korupsi ini. “Dalam proses penyidikan ini KPK perlu memeriksa juga pihak-pihak yang mengetahui perkara ini,” ungkap Budi.
KPK telah mengonfirmasi bahwa kasus ini berada di tahap penyidikan, dan fokus penyelidikan akan mengarah pada sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai dengan aturan. “Potential suspect-nya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, kemudian juga aliran dana,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, pada Sabtu (9/8/2025).
Selain itu, KPK juga tengah menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. “Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut,” tambah Asep.
