Alaku

Korban SPMB SMAN 5 Bengkulu Datangi Sekretariat Senator Destita, Ungkap Dugaan Permainan Kuota

Sejumlah orang tua dan siswa yang menjadi korban SPMB 2025 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu mendatangi Sekretariat Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., Kamis (4/9/25)(foto: Awang Konaevi/repoeblik.com)

Bengkulu – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu terus bergulir. Sejumlah orang tua dan siswa yang menjadi korban mendatangi Sekretariat Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., untuk meminta solusi atas nasib mereka yang dikeluarkan dari sekolah meski sudah sempat mengikuti kegiatan belajar, Kamis (4/9/25).

Para wali murid mengaku kecewa dengan ketidakjelasan sistem penerimaan yang dinilai sarat maladministrasi. Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, anaknya tiba-tiba dinyatakan tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) meski sudah belajar di SMA 5 selama lebih dari sebulan.

“Anak-anak ini sudah belajar seperti biasa, tapi tiba-tiba dinyatakan tidak dapat Dapodik saat MPLS. Padahal tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kami hanya ingin hak anak-anak kami dipenuhi agar tetap bisa sekolah di SMA 5,” ujarnya.

Ia menambahkan, data penerimaan siswa tidak pernah transparan dari pihak sekolah. Justru, informasi mengenai jumlah siswa baru didapat dari Ombudsman. “Terungkap ada siswa yang tidak pernah belajar tapi masuk, bahkan siswa cadangan juga dimasukkan. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tegasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Senator Destita mengaku telah menerima berbagai laporan dugaan ketidakwajaran. Ia menilai kasus ini tidak sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut psikologis anak-anak yang terdampak.

“Anak-anak yang sudah mendaftar resmi melalui jalur yang tersedia, tiba-tiba disuruh cari sekolah baru. Bahkan ada laporan, pengumuman penerimaan yang semula dijadwalkan jam 5 sore, dimundurkan hingga tengah malam, lalu berubah lagi ke tanggal 6. Kondisi ini menimbulkan spekulasi adanya permainan kuota,” ungkap Destita.

Lebih jauh, ia mengungkapkan keprihatinan atas dampak kasus ini. Beberapa siswa disebut mengalami tekanan mental, bahkan ada yang sampai mendatangi psikolog. “Tadi saya dengar ada yang sampai berpikir bunuh diri. Bahkan ada orang tua yang disebut meninggal dunia karena stres memikirkan nasib anaknya,” kata Destita dengan nada prihatin.

Ironisnya, para siswa yang tidak terdata di Dapodik juga tidak mendapat fasilitas belajar yang layak, mulai dari ketiadaan kursi hingga tidak menerima program makan bergizi gratis.

Senator asal Kembang Mumpo Seluma itu memastikan dirinya akan terus mengawal kasus ini. Sebelumnya, ia juga telah berkoordinasi dengan Ombudsman Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kami minta sekolah, Dinas Pendidikan, dan Pemprov Bengkulu bertindak dengan hati nurani. Jangan biarkan masa depan anak-anak dikorbankan hanya karena permainan kuota,” tegas Destita.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku

Iklan