Kelalaian Distribusi BBM Bukan Sekadar Masalah Teknis
Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyoroti tajam kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Bengkulu dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan ini seharusnya tidak terjadi jika PT Pertamina Patra Niaga melakukan mitigasi sejak awal pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai.
“Kalau sejak awal PT Pertamina Patra Niaga mampu mengantisipasi pendangkalan alur Pulau Baai, kelangkaan BBM di Bengkulu hari ini tidak akan terjadi,” tegas Usin, Selasa (27/5/2025).
Ia juga menilai pernyataan Pertamina soal kerugian akibat biaya distribusi tambahan tidak pantas disampaikan kepada masyarakat. Justru rakyatlah, kata Usin, yang menderita kerugian nyata, baik secara ekonomi maupun sosial.
“Pertamina sebagai korporasi monopoli negara harusnya paham, ketika BBM langka, aktivitas ekonomi rakyat terhenti. Harga BBM eceran melonjak. Apakah itu tidak dihitung? Ini kelalaian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, Usin menyatakan bahwa rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban Pertamina secara hukum.
“Kerugian rakyat bisa digugat melalui jalur hukum perdata maupun class action oleh individu, kelompok, maupun lembaga perlindungan konsumen. Dasarnya jelas, Perpres No.117 Tahun 2021,” kata Usin.
Usin juga menyarankan langkah cepat yang harus dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi krisis BBM di Bengkulu:
- Percepat distribusi BBM dengan menambah armada pengangkut minimal 200% dari jumlah yang beroperasi sebelumnya.
- Kerja sama konsinyasi dengan agen solar industri agar penyaluran bisa ditangani lebih luas.
- Optimalkan pertashop untuk menyalurkan BBM non-subsidi seperti Dexlite, Pertamax, hingga Pertamax Turbo.
- Percepat pengerukan alur pelabuhan, libatkan Forkopimda, dan bentuk satgas pengawasan dengan timeline yang ketat.
- Perketat pengawasan SPBU, khususnya yang menjual BBM subsidi agar tidak terjadi pembelian berulang atau penimbunan.
“Masalah utamanya bukan di kuota BBM. Sekalipun kuota ditambah 1.000%, kalau distribusi darat tetap lambat karena harus disuplai dari Sumsel, Jambi, atau Padang, ya sama saja, masyarakat tetap menderita,” tutup Usin. (*)
