Jakarta – Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP, melakukan koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, S.S, M.Si, di Jakarta, pada Rabu (7/8/2025). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas upaya optimalisasi pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur.
Bupati Rachmat Riyanto menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk mengoptimalkan penggunaan lahan eks HGU yang ada di daerahnya. Lahan-lahan tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah. “Kunjungan kami ke Kementerian ATR/BPN, tak lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan Eks HGU yang ada di Bengkulu Tengah. Yang mana lahan ini nantinya akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Bengkulu Tengah,” jelasnya.
Terdapat tiga lahan eks HGU yang direncanakan untuk digunakan dalam proyek pembangunan, yaitu lahan eks HGU PT Bumi Raflesia Indah (PT BRI), lahan eks HGU PT Bumi Sawit Raya, dan lahan eks Yayasan Baptis. Rencana penggunaan lahan eks HGU PT Bumi Sawit Raya adalah untuk pembangunan Kodam, sedangkan lahan eks HGU PT BRI direncanakan untuk lokasi pembuangan sampah terpadu. Adapun lahan eks Yayasan Baptis akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk kebutuhan lainnya.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, merespons baik semua usulan yang disampaikan oleh Pemkab Bengkulu Tengah dan menyatakan kesediaannya untuk membantu memperlancar prosesnya. Namun, Menteri ATR/BPN juga mengingatkan agar semua rencana yang disampaikan dapat segera direalisasikan. “Pak Menteri meminta kita harus merealisasikan semua usulan yang sudah disampaikan dan direncanakan tersebut,” tambah Bupati Rachmat Riyanto.
Menteri ATR/BPN juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa lahan yang diserahkan tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi harus dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Untuk itu, dokumen pendukung terkait pembangunan Kodam dan fasilitas lainnya perlu disiapkan, termasuk berkas pendahuluan dari pihak TNI untuk pembangunan Kodam.
Bupati Rachmat Riyanto menambahkan bahwa Menteri ATR/BPN juga berencana untuk mengunjungi Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat untuk melaksanakan rapat lebih lanjut mengenai hal ini. “Pada prinsipnya, apa yang kita sampaikan kepada Kementerian ATR/BPN sudah mendapatkan respon yang baik. Kedepan pak Menteri juga akan berkunjung ke Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan rapat untuk membahas semua ini,” pungkasnya.
