Alaku

Wakil Gubernur Bengkulu Pimpin Evaluasi Anggaran Triwulan II, Fokus pada Program Bantu Rakyat

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menghadiri kegiatan Rembuk Stunting yang digelar di Hotel Madelin, Kota Bengkulu, pada Senin pagi (21/7/2025) (Foto: Ardiyanto/repoeblik.com)

Bengkulu – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Triwulan II di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (25/7/2025). Rapat ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan realisasi program kerja selama triwulan kedua tahun anggaran berjalan. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Mian menekankan pentingnya momentum kedekatan Gubernur Helmi Hasan dengan Pemerintah Pusat untuk memaksimalkan percepatan program prioritas, khususnya Program Bantu Rakyat.

“Saya minta semua OPD mulai menyusun dan menyampaikan proposal program yang harus segera dikerjakan. Jangan sampai di tahun 2026 kita hanya bergerak secara linear. Manfaatkan konektivitas Pak Gubernur dengan pusat untuk memperjuangkan anggaran,” tegas Mian.

Program Bantu Rakyat, yang diusung oleh Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, menjadi prioritas utama dalam periode kepemimpinan mereka. Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Bengkulu tidak lagi mengalami kesulitan, khususnya dalam akses layanan pemerintahan dan kesehatan.

Mian juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD dalam mewujudkan program tersebut. Setiap OPD diharapkan dapat menciptakan terobosan dan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menambahkan bahwa seluruh OPD diminta untuk menghentikan sementara kegiatan yang tidak mendesak dan tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Kita khawatir program prioritas Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terganggu. Karena itu, kami dari Sekretariat Daerah akan mengendalikan kegiatan-kegiatan OPD yang tidak mendesak dan tidak memiliki urgensi bagi masyarakat,” ujar Herwan.

Rapat TEPRA ini diharapkan menjadi momentum evaluasi yang mendorong penguatan komitmen OPD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya melalui Program Bantu Rakyat yang berpihak pada kepentingan masyarakat bawah.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku

Iklan