Alaku

Sultan Terima KWP Award 2026, Soroti Peran Pers Kawal Demokrasi Hijau

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin kembali menerima penghargaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2026 untuk kategori Pimpinan Parlemen Penggagas Demokrasi Hijau, Kamis (16/4)(dok:DPDRI)

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin kembali menerima penghargaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2026 untuk kategori Pimpinan Parlemen Penggagas Demokrasi Hijau.

Penghargaan tersebut diterima Sultan pada Kamis (16/4), yang menurutnya menjadi simbol penting kolaborasi antara lembaga parlemen dan insan pers dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kami harus menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan KWP sebagai sahabat seperjuangan. Awarding KWP menjadi pertanda baik bahwa demokrasi Indonesia sedang tumbuh dan bersemi,” ujar Sultan.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menegaskan, peran wartawan tidak terpisahkan dari kerja-kerja parlemen dalam mengawal jalannya demokrasi yang sehat dan transparan.

Menurutnya, kolaborasi antara parlemen dan media menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan publik tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi kesediaan rekan-rekan wartawan parlemen yang selama ini mengawal, merekam, dan menyebarluaskan kerja-kerja anggota parlemen, khususnya di DPD RI,” katanya.

Sultan juga menekankan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat bagi lembaganya untuk terus menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan tugas konstitusional.

Ia berharap KWP dapat terus menjadi pelopor dalam menjaga kualitas jurnalisme, terutama di tengah tantangan disrupsi informasi digital.

“Kami harap KWP menjadi pionir institusi pers dalam mengawal demokrasi konstitusional Indonesia dengan konsisten menjaga marwah jurnalistik,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Sultan menegaskan pentingnya peran pers profesional dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

“Tanpa wartawan yang profesional, demokrasi bisa gaduh dan lumpuh. Tanpa pengawasan parlemen yang proporsional, demokrasi menjadi buta,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku

Iklan