Sudaryono Perkuat MBG 2.0, BGN Klaim Efisiensi Anggaran Capai Rp44 Triliun
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendorong transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan pengawasan, pembenahan tata kelola, dan efisiensi anggaran. Dalam pemaparan pada Kamis (29/10/2026), BGN menyebut langkah pembenahan tersebut telah menghasilkan efisiensi Rp44 triliun sekaligus memperkuat verifikasi penerima manfaat dan dapur pelayanan.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa pengembangan MBG 2.0 tidak cukup hanya mengejar luasnya distribusi makanan. Program tersebut harus memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, transparansi pengelolaan dana, serta ketepatan sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” ujar Sudaryono.
Menurut dia, pembenahan program berfokus pada tiga aspek, yakni pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi yang didukung kolaborasi lintas sektor. BGN juga memperbarui perjanjian kerja sama dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memperketat verifikasi data agar pengelolaan program dapat dipantau secara lebih terukur.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” katanya.
Dalam aspek keuangan, BGN melaporkan efisiensi sebesar Rp44 triliun. Angka tersebut terdiri atas efisiensi anggaran BGN Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, penghematan dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo rekening virtual atau virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.
Sudaryono menyatakan penghematan itu ditujukan untuk memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukannya. BGN juga mengembalikan insentif yayasan menjadi Rp2.000 per porsi dan menghentikan pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan anggaran harian.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Di luar pembenahan anggaran, keamanan pangan menjadi prioritas dalam pengembangan MBG 2.0. BGN memperkuat pengawasan mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan dan penyimpanan, hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Upaya tersebut mencakup kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, serta apel harian.
BGN juga mengembangkan pengawasan berbasis teknologi melalui pemasangan kamera CCTV yang terhubung ke pusat dan dilengkapi sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pemantauan operasional dan mencegah pelanggaran standar keamanan pangan.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” kata Sudaryono.
Berdasarkan data yang dipaparkan BGN, lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi dalam periode 100 hari kerja yang disampaikan lembaga tersebut. Dari total 27.485 dapur, sebanyak 26.723 dapur telah terverifikasi. Program ini juga melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif dan 80.315 pemasok lokal, dengan 82,83 persen pemasok berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BGN turut melaporkan realisasi anggaran 2026 sebesar Rp165 triliun. Sementara itu, lembaga tersebut menyatakan pengembalian uang negara mencapai Rp44 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pembenahan pengelolaan program.
Untuk meningkatkan transparansi, BGN mengembangkan Radar MBG yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi menu harian. Selain itu, platform LokaMBG disiapkan sebagai sarana pengadaan bahan baku untuk membantu mencegah kenaikan harga yang tidak wajar (markup), monopoli, serta meningkatkan keterlacakan transaksi dan asal produk.
Pengembangan MBG 2.0 juga diarahkan melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BGN menargetkan penguatan pelaksanaan program, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Melalui rangkaian pembenahan tersebut, BGN menempatkan kualitas pelayanan, keamanan pangan, ketepatan penerima manfaat, dan akuntabilitas anggaran sebagai tolok ukur penting keberhasilan MBG. Evaluasi berkelanjutan diperlukan agar inovasi yang diterapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan pelaksana di lapangan.
