Musi Rawas – Gelombang desakan terhadap Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Musi Rawas, Dien Candra, terus meluas. Setelah ratusan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Jurnalis menggelar aksi damai di halaman Pemkab Musi Rawas, Rabu (27/8/25), kini giliran sejumlah LSM yang melaporkan kegiatan Dinas Sosial ke Kejaksaan Negeri Musi Rawas.
Laporan itu masuk pada Rabu (3/9/25) melalui Aliansi LSM Silampari, LSM BAPAK, LSM PPD, dan LSM SBW. Mereka menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di lingkungan Dinsos yang sebelumnya menjadi dasar pemberitaan wartawan Lubuklinggauterkini.com, Angga Julinastionsyah, berita yang justru berujung pada somasi dari Kadinsos.
“Sekecil apapun uang negara yang dikorupsi, mesti dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Soni, perwakilan LSM yang hadir di Kejari Musi Rawas.
Hal senada disampaikan Ketua LSM SBW, Marwan. Ia menyebut, sejumlah item kegiatan di Dinsos terindikasi bermasalah. “Karena diduga dari beberapa item kegiatan tersebut berpotensi adanya penyimpangan,” ujarnya.
Sebelumnya, aksi jurnalis dipicu somasi Kadinsos kepada Angga yang menulis berita bersumber dari LHP BPK. Massa menilai somasi itu bentuk pembungkaman pers. Mereka mendesak Bupati Ratna Machmud segera mencopot Dien Candra dari jabatan strategisnya, bahkan memberi ultimatum 3×24 jam.
Tuntutan para jurnalis meliputi pemahaman pejabat Pemkab tentang UU Pers, jaminan kebebasan pers, hingga pencopotan Kadinsos. Mereka juga meminta Kejari Musi Rawas menindaklanjuti temuan BPK.
Kini, tuntutan itu mendapat dukungan dari masyarakat sipil lewat laporan resmi LSM ke kejaksaan. Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemkab Musi Rawas dan aparat penegak hukum dalam menjaga kebebasan pers sekaligus mengawal akuntabilitas anggaran negara.
