Bengkulu – Persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan aktivitas pelayaran menuju Pulau Enggano kembali memanas. Rapat darurat digelar mendadak di ruang VIP Bandara Fatmawati Soekarno, Rabu (10/9/25).
Rapat mendadak ini melibatkan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, Kajati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, General Manager PT Pelindo II S. Joko, Pertamina, KSOP, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Kajati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah masuk kategori darurat, namun penanganan yang dilakukan masih jauh dari memadai.
“Ini kondisi darurat, tapi penanganannya masih dengan alasan kapal rusak dan lainnya. Publik bertanya-tanya, Pelindo ini kerja atau tidak? Uang yang masuk ke Pelabuhan Pulau Baai itu triliunan, saya tahu. Tapi ke mana? Jangan main-main dengan kondisi ini,” tegasnya.
Victor juga mengingatkan bahwa jika penanganan tidak segera ditingkatkan, maka dampaknya akan merugikan negara sekaligus perekonomian masyarakat.
“Kalau penanganannya tetap biasa-biasa saja, habislah. Tinggal soal waktu kapan kami masuk,” ujarnya memberi sinyal tegas.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kepercayaan publik dan kehormatan pemerintah.
“Bapak Presiden tidak ingin ada hal yang membuat gaduh hingga mengganggu kerja pemerintah dan ekonomi. Instruksi sudah keluar, Wapres juga sudah turun langsung ke Bengkulu. Jangan tunggu ada masalah baru bicara. Update setiap hari, manfaatkan media sosial, ajak media melihat aktivitas di alur,” kata Helmi.
Ia juga meminta Pertamina untuk lebih transparan dalam distribusi BBM. “Pertamina harus informasikan kuota BBM yang masuk, dan setiap SPBU wajib menampilkan informasi secara jelas,” tambahnya.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi menekankan pentingnya alternatif distribusi energi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kalau laut terhambat, artinya Instruksi Presiden tidak dianggap. Pertamina juga harus menyiapkan jalur alternatif, kalau laut bermasalah bisa lewat darat,” tegasnya.
Rapat darurat ini diakhiri dengan komitmen seluruh pihak untuk segera menindaklanjuti masalah pendangkalan alur Pulau Baai agar pasokan energi dan aktivitas pelayaran di Bengkulu tidak semakin terganggu.
