Polemik Cawapres Prabowo, Direktur PPI : Rumit dan Kusut
Bergabungnya Partai Golkar dan PAN dengan koalisi Partai Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) 2024. Dengan begitu, menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno penentuan calon wakil presiden (cawapres) akan semakin rumit bagi Prabowo.
“Rumit dan kusut karena tiga partai kelihatan ngotot mengajukan jagoan masing-masing untuk jadi cawapres Prabowo,” kata Adi dilangsir detiknews Rabu (16/8/2023).
Menurut Adi, PKB sebagai partai pertama yang berkoalisi dengan Gerindra, memiliki golden ticket dan kepentingan untuk menjadikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab di sapa Cak Imin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto. PKB juga bisa menganggap Golkar dan PAN hanya sebagai tamu dalam koalisi pendukung Prabowo.
Sementara itu, di sisi lain Golkar dan PAN telah mengantongi nama cawapres yang telah diajukan. Mereka akan mengesampingkan posisi PKB sebagai partai pertama yang bergabung dengan koalisi. Maka dari itu PAN dan Gokar tidak ada urusan dengan PKB soal apapun termasuk masalah Cawapres Prabowo nantinya.
pada level saat ini tentunya persoalan calon wakil presiden Prabowk Subianto sudah jelas beda mazhab antara PKB yang dianggap punya previlage cawapres dengan Golkar dan PAN yang dianggap sebagai pendatang baru dan sekadar tamu dalam koalisi.
Menurut Adi, 3 nama dari 3 partai, PAN telah memasangkan Erick Thor, Golkar dengan Airlangga Hartato, dan sementara, PKB dengan Cak Imin. Bagi Adi ketiganya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari kalau melihat dari peluang ketiganya masih sama. Dengan begini akan menjadi persoalan rumit bagi Prabowo untuk menentukan pendampingnya dalam pilpres 2024.
Partai koalisi sering berusaha untuk memiliki wakil yang menjadi wakil presiden dalam pemerintahan karena alasan strategis, politis, dan juga untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dalam koalisi tersebut. Beberapa alasan utama mengapa partai koalisi ingin memiliki wakil presiden adalah sebagai berikut:
1. Representasi Kekuatan Politik: Dalam sebuah koalisi, masing-masing partai biasanya mewakili kelompok atau pemilih tertentu. Dengan memiliki wakil presiden dari partai-partai yang berbeda, koalisi dapat lebih baik merefleksikan keragaman pandangan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.
2. Stabilitas Koalisi: Memiliki wakil presiden dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi dapat meningkatkan stabilitas koalisi. Dengan memiliki perwakilan di dalam pemerintahan, partai-partai dalam koalisi merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, yang dapat membantu mencegah perpecahan koalisi.
3. Mengamankan Keuntungan Politik: Partai-partai dalam koalisi ingin memastikan bahwa mereka dapat mendapatkan manfaat politik dan kebijakan dari pemerintahan. Dengan memiliki wakil presiden, partai-partai tersebut dapat lebih mudah mendorong kebijakan yang sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka.
4. Menyeimbangkan Kekuasaan: Dalam pemerintahan koalisi, partai-partai berbagi tanggung jawab dan kekuasaan. Memiliki wakil presiden dari partai lain dapat membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara partai-partai dalam koalisi, menghindari dominasi satu partai yang dapat merugikan kerjasama dalam jangka panjang.
5. Meningkatkan Peluang Pemilu Berikutnya: Memiliki wakil presiden dapat membantu partai-partai koalisi dalam pemilihan berikutnya. Keberhasilan dalam pemerintahan dan pencapaian kebijakan yang baik dapat meningkatkan peluang elektoral partai-partai tersebut.
6. Pemenuhan Janji Kampanye: Jika partai-partai dalam koalisi telah berjanji dalam kampanye bahwa mereka akan memiliki wakil presiden, pemenuhan janji ini penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan dari pemilih mereka.
Penting untuk diingat bahwa dinamika politik dalam suatu negara sangat kompleks dan alasan di atas dapat bervariasi tergantung pada situasi politik, sistem pemerintahan, dan kondisi sosial-ekonomi yang ada.
