Piagam KKIR Tetap Berlaku Meski Nama Koalisi Berubah
Jelang pemilu 2024, berapa partai politik telah membentuk koalisi. Salah satunya Koalisi Maju Indonesia (KIM) yang dulunya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya(KKIR). Dengan perubahan nama tersebut, PKB salah anggota dalam koalisi menegaskan bahwa Piagam KKIR masih berlaku, meski sudah ada perubahan nama.
“Piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sekarang masih berlaku kan, belum dicabut. Artinya poin-poin itu kan masih berlaku. Yaudah kita asumsinya monggo ubah nama yang pentingkan, kesepakatan deklarasi tetep kita kunci,” ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan pada sebuah acara seperti yang telah dilangsir detiknews di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (30/8/2023).
Daniel juga turut menegaskan dengan berubahnya nama koalisi, tidak akan mengubah semua yang sudah ada selama ini. Terlebih lagi Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak memiliki piagam deklarasi, Piagam KKIR masih berlaku.
Karena baginya, otomatis perubahan nama tersebut tidak akan mempengaruhi semua aturan yang sudah ada. Ditambah KIM tidak memiliki dokumen dan piagam deklarasi.
Daniel juga mengatakan, memang untuk saat ini tidak ada masalah berarti dalam pergantian sebuah nama. Tapi ia tetap menunggu adanya dialog antar partai terkait perubahan nama tersebut.
Menurutnya, pasti nama koalisi itu adalah tanda kebersamaan. Dalam segala aspek sebuah nama tidak lah menjadi persoalan, karena baginya apalah arti sebuah nama. Karena itu pihak PKB memaklumi hal tersebut dengan mengatakan inspirasi bisa datang dari mana saja.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Ketua Umum PKB Cak Imin atau Muhaimin Iskandar saat menghadiri perayaan HUT Ke-25 PAN. Ia mengaku sedikit deg-degan jika harus berkoalisi dengan PAN. Cak Imin mengaku diberi tahu oleh Prabowo Subianto soal nama koalisi mereka yaitu Koalisi Indonesia Maju.
Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda juga mengaku kaget, ia berbicara mengenai pengumuman Prabowo Subianto tentang nama Koalisi Indonesia Maju. Huda memberi penilaian nama baru koalisi otomotis membubarkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Gerindra dan PKB.
Huda juga turut menuturkan saat itu Cak Imin dibisiki oleh Prabowo ketika tiba di acara HUT PAN. Informasinya Cak Imin dibisiki soal rencana pengumuman baru nama koalisi. Namun, Piagam KKIR masih berlaku.
Disisi lain, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengungkap untum saat ini belum ada niat PKB untuk keluar dari koalisi. Karena PKB sendiri belum ada pilihan untuk pindah ke koalisi lain.
Daniel mempertegas kalau untuk saat ini semua koalisi belum mencapai tahap final. Sehingga, tidak bisa dijadikan patokan untuk persoalan memilih pindah koalisi atau tidak. Tambahnya, jika PKB pindah koalisi maka akan terjadi perpindahan lintas sektor.
Ia juga mengatakan bahwa untuk saat ini PKB masih melihat perkembangan beberapa hari ke depan, mengenai seputar koalisi. Dialog tentang itu pun masih terjadi baik diskusi internal PKB atau dengan partai koalisi lainnya.
Partai Golkar juga meyakini PKB tak akan keluar koalisi meski Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin baru mengetahui soal nama koalisi pendukung Prabowo Subianto yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan PKB merupakan partsi pertama yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra.
Koalisi memiliki penting yang besar jelang Pemilu di Indonesia. Dalam sistem politik multipartai seperti Indonesia, koalisi memungkinkan partai-partai dengan visi dan tujuan yang serupa untuk menggabungkan kekuatan dan memperbesar peluang meraih mayoritas dalam pemilihan. Koalisi juga dapat meminimalkan pemborosan suara dan memperkuat stabilitas pemerintahan setelah pemilu.
Partai-partai yang membentuk koalisi dapat menggabungkan basis dukungan mereka untuk mencapai ambang batas kemenangan. Ini memungkinkan partai dengan popularitas yang lebih rendah untuk tetap bersaing dan memperbesar peluang meraih kursi.
Koalisi memungkinkan partai-partai dengan ideologi dan basis dukungan yang berbeda-beda untuk bekerja bersama. Hal ini menciptakan keragaman dan mampu menarik dukungan dari berbagai segmen masyarakat, sehingga mencerminkan representasi yang lebih luas.
Pemilu seringkali melibatkan partai-partai dengan basis dukungan yang kuat. Dengan berkoalisi, partai-partai yang lebih kecil dapat membentuk aliansi untuk menghadapi partai besar, sehingga membalikkan peluang dalam kompetisi.
Koalisi yang stabil setelah pemilu bisa membantu dalam memisahkan kekuasaan antara partai-partai. Ini mencegah dominasi penuh dari satu partai dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
Selain memenangkan pemilu, koalisi juga bisa menjadi platform untuk membangun kemitraan politik yang lebih luas di dalam pemerintahan. Partai-partai yang terlibat dalam koalisi dapat bekerja bersama dalam menyusun kebijakan dan merancang program pemerintahan.
Koalisi yang kuat bisa memberikan stabilitas politik di negara yang memiliki banyak partai politik. Ketika partai tidak memiliki mayoritas mutlak, koalisi bisa membantu menjaga kestabilan pemerintahan dengan mencegah pergantian kekuasaan yang sering.
Partai-partai seringkali melakukan perhitungan elektoral sebelum membentuk koalisi. Mereka akan mempertimbangkan dukungan dan peluang untuk memaksimalkan hasil pemilu.
