Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi 2025 dengan memfokuskan pembenahan data rumah masyarakat yang terdampak. Langkah ini dinilai krusial agar program pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menerima laporan perkembangan penanganan pascabencana tersebut dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang kerja Sekda Provinsi Bengkulu, Selasa, 3 Februari 2026. Laporan disampaikan berdasarkan hasil pendataan lapangan terkini yang masih menunjukkan adanya rumah warga berstatus rusak.
Rapat koordinasi ini melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, unsur Pemerintah Kota, serta perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat. Masing-masing instansi memaparkan temuan lapangan terkait kondisi bangunan rumah masyarakat terdampak gempa.
Pembahasan utama difokuskan pada sinkronisasi data rumah rusak, mencakup identitas pemilik, alamat, jumlah penghuni, hingga tingkat kerusakan bangunan. Data tersebut akan dijadikan dasar evaluasi lanjutan dalam menentukan pola dan tahapan rehabilitasi serta rekonstruksi yang akan dilaksanakan.
Herwan Antoni menegaskan bahwa keselarasan dan keakuratan data antarinstansi menjadi kunci keberhasilan penanganan pascabencana. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi serta melakukan pembaruan data sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Melalui koordinasi yang terintegrasi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap tindak lanjut penanganan rumah rusak akibat gempa 2025 dapat segera direalisasikan secara terukur, efektif, dan akuntabel, sehingga proses pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.
