Ombudsman Temukan Maladministrasi Pungutan di TK Negeri Pembina I Bengkulu

Bengkulu – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk tahunan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu. Ombudsman menilai pembayaran yang dibebankan kepada wali murid tersebut merupakan pungutan karena bersifat wajib, memiliki nominal dan waktu pembayaran yang ditentukan.
Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), yang dilakukan setelah Ombudsman menerima informasi masyarakat serta pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di sekolah negeri tersebut.
Dalam pemeriksaan, Ombudsman menyoroti kebijakan kepala TK yang menetapkan SPP bulanan serta biaya masuk tahunan bagi setiap siswa. Biaya masuk tersebut meliputi SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun, hingga alat tulis.
Dana yang dikumpulkan dari wali murid juga digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembayaran tenaga pendidik honorer, pelatih ekstrakurikuler, petugas kebersihan, dan tenaga keamanan.
Pihak sekolah sebelumnya mengklaim kebijakan pembayaran tersebut telah disosialisasikan dan dibahas bersama wali murid. Sekolah juga disebut menerapkan mekanisme subsidi silang bagi keluarga yang kurang mampu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, turut membenarkan adanya kesepakatan antara pihak sekolah dan komite. Ia menyebut dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar guru honorer.
Namun, ahli dari Universitas Bengkulu yang dimintai pendapat dalam pemeriksaan Ombudsman menegaskan bahwa pembayaran tersebut masuk kategori pungutan, bukan sumbangan, karena tidak bersifat sukarela.
Ahli juga menilai alasan larangan penggunaan dana BOP PAUD untuk membayar honor tidak tepat. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 memperbolehkan sebagian dana BOP digunakan untuk pembayaran honor.
Ombudsman menilai kebijakan penarikan biaya di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan yang menjadi rujukan antara lain PP Nomor 18 Tahun 2022, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
Sebagai tindakan korektif, Ombudsman meminta pihak sekolah mengembalikan uang yang telah dipungut kepada seluruh wali murid. Sekolah juga diwajibkan menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara transparan kepada orang tua siswa dan Dinas Pendidikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu juga diminta melakukan pembinaan terhadap pihak sekolah serta memverifikasi penyelesaian pengembalian dana tersebut.
Ombudsman memberikan waktu 30 hari kerja sejak LHP diterima untuk melaksanakan seluruh tindakan korektif. Lembaga pengawas pelayanan publik itu selanjutnya akan memantau pelaksanaan rekomendasi guna memastikan penyelesaian dugaan maladministrasi tersebut.






