Mahfud MD : Politik Identitas Berbahaya
Politik identitas merujuk pada strategi dan aktivitas politik yang didasarkan pada identitas kelompok tertentu, seperti suku, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok ini menggunakan identitas mereka sebagai dasar untuk membentuk pandangan politik, mengorganisasi diri, dan mempromosikan tujuan atau kepentingan mereka dalam ranah politik.
Politik identitas dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik dan dinamika politik suatu negara. Sementara politik identitas dapat memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok tertentu, tantangannya adalah memastikan bahwa pendekatan ini tidak memperdalam perpecahan dan bahwa upaya membangun persatuan dan dialog tetap ada.
Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan berdasarkan hasil survei sebagian besar masyarakat Indonesia khawatir akan terjadinya perpecahan akibat poltik identitas jelang pemilu. Politik Indonesia saat ini sudah masuk ke tahap berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara.
Sesuai CG Kompas, tercatat bahwa 56% masyarakat takut akan adanya perpecahan mulai bentuk firnah, kebohongan, pencemaran nama baik. Tentu saja hal ini akan sangat berbahaya bagi Indonesia kedepaanya.
Politik itu memang beda, setiap orang memiliki identitas masing-masing, seperti agama, suku, ras dan Budaya. Tujuan utama dari politik pemersatu bangsa adalah menjaga kesatuan dan keutuhan suatu negara serta mencegah konflik yang berpotensi timbul akibat perbedaan-perbedaan tersebut.
Mahfud juga mengatakan memilih pemimpin boleh saja berdasarkan sesuai politik identitas. Tapi jangan sampai hal itu dijadikan alat dan mendiskriminasi kelompok tertentu.
Diskriminasi kelompok terjadi ketika kelompok tertentu diperlakukan secara tidak adil atau berbeda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan lainnya, berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Diskriminasi kelompok adalah bentuk ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Mahfud juga menyampaikan bahwa pemilu itu merupakan ajang mencari pemimpin negara bukan musuh. Untuk itu jangan sampai gara-gara pemilu terjadi pemecah belahan kelompok yang dapat menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.
Mahfud juga menghimbau agar masyarakat tetap melalukan hak pilih sebagaimana mestinya. Ia juga menimpali pernyataan seorang filsuf bahwa pemilu bukan mencari pemimpin, melainkan menghalangi orang jahat jadi pemimpin. Mahfud juga menyarankan kepada masyarakat agar memilih pemimpin sesuai aspiras rakyat, bukan kelompok.
“Saudara sekalian, sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon terbaik yang sekiranya mau mendengarkan aspirasi rakyat, bukan hanya aspirasi kelompoknya yang hanya memanfaatkan politik elektoral maupun politik identitas,” tutur Mahfud dilangsir detiknews.
Politik elektoral merujuk pada strategi dan taktik yang digunakan oleh kandidat dan partai politik untuk memenangkan dukungan dalam pemilihan umum. Ini melibatkan berbagai pendekatan seperti kampanye media, debat, janji-janji kebijakan, serta upaya untuk memahami dan memengaruhi preferensi pemilih. Tujuannya adalah untuk memenangkan suara mayoritas dan meraih posisi politik yang diinginkan.
Bagi Mahfud Pemilu tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini terasa kondusif, karena saat pemilu tajun lalu hawa panas pertempuran politik berlangsung selama 3 tahun.
Ia juga menyampaikan agar pihak keamanan negara, seperti polisi dan tentara bertindak netral, bersama-sama menjaga Pemilu 2024 lebih kondusif tanpa harus adanya pecah belah.
Tanpa adanya konflik atau pertikaian yang terjadi. Ini melibatkan ketenangan, harmoni, dan keseimbangan antara individu, kelompok, atau negara. Ini mencakup pengorganisasian yang aman dan lancar, partisipasi pemilih yang bebas, serta pengakuan hasil oleh semua pihak yang terlibat. Pemilu yang damai penting untuk memastikan ekspresi demokrasi dan menjaga stabilitas masyarakat.
