“Pengerukan alur sangat lambat, tidak jelas progresnya, dan ini berdampak besar terhadap perekonomian Bengkulu. Di Enggano, kondisi sudah lumpuh total,” ujar Sumardi.
Ia menilai desakan dari sejumlah anggota dewan agar Pelindo meninggalkan Bengkulu merupakan cerminan dari kekecewaan mendalam terhadap buruknya kinerja perusahaan BUMN tersebut.
“Kami mendukung langkah konkret Gubernur bersama pihak-pihak berkompeten untuk segera mempercepat pengerukan. Ini soal kemanusiaan – ribuan warga terancam kelaparan dan minim obat-obatan. Harus ada solusi sekarang juga,” tegasnya.
Tak hanya masyarakat Enggano, dampak dari macetnya alur pelabuhan juga menghantam perekonomian daratan Bengkulu. Pasokan BBM harus disuplai dari jalur darat melalui Sumatera Selatan dan Jambi, sementara bahan bangunan seperti semen juga mulai mengalami krisis.
