Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi membahas percepatan Program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu dalam pertemuan di ruang kerja Ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan daerah terdampak bencana.
Pertemuan kedua tokoh asal Bengkulu itu menjadi bagian dari koordinasi untuk merealisasikan program pengabdian TNI Angkatan Darat melalui Kopassus. Sultan mengatakan keterlibatan Kopassus diperlukan untuk mendukung agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah yang membutuhkan intervensi pembangunan secara cepat.
“Kehadiran Panglima Kopassus pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB,” kata Sultan kepada awak media.
Menurut Sultan, DPD RI akan mengambil peran dengan menghubungkan program tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi dapat ditangani secara bersama-sama.
“TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sultan, menjadi salah satu alasan perlunya terobosan melalui program KBSB. Ia menyebut TNI AD melalui Kopassus berupaya menghadirkan bentuk pengabdian yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah.
Sementara itu, Letjen Djon Afriyandi menjelaskan cakupan KBSB tidak hanya menyasar pembangunan fisik. Program tersebut antara lain mencakup pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor hingga operasi katarak dan berbagai bentuk pelayanan lainnya.
Program itu disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui jajaran kewilayahan TNI, mulai dari Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem) hingga Komando Daerah Militer (Kodam).
Djon mengatakan keterlibatan Kopassus dalam pembangunan di daerah tertinggal dan wilayah yang terdampak bencana berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penanganan yang cepat dan efektif.
“Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” kata Djon.
