Kerjasama Publikasi di DPRD Linggau Tak Jelas, Pelaku Media: Jangan Dianggap Tidak Penting

Lubuklinggau – Ketidakjelasan pembayaran tagihan media massa oleh Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau memunculkan keresahan di kalangan jurnalis dan pemilik media lokal. Hingga pertengahan Mei 2025, belum satu pun invoice kerja sama publikasi yang dibayarkan, meskipun peran media sangat vital dalam menyampaikan program dan capaian legislatif kepada masyarakat.

Kondisi ini memicu kritik dari pelaku media. Salah satunya disampaikan Minor, anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Lubuklinggau. Ia menilai, lambatnya pembayaran dapat menimbulkan kesan bahwa media massa dianggap tidak penting oleh pihak legislatif.

Baca Juga

Pemkot Bengkulu Kerahkan Tim Gabungan Bersihkan Puing Pondok Pantai Panjang

“Apakah media massa tidak dianggap penting oleh Ketua dan Sekretaris DPRD? Jangan sampai muncul anggapan seperti itu di lapangan,” ujar Minor.

Ia juga mengingatkan bahwa pembayaran kerja sama publikasi idealnya dilakukan secara rutin, sebulan sekali atau paling lambat dua bulan sekali. Hal ini penting agar operasional media berjalan lancar dan hak-hak wartawan, termasuk gaji dan tunjangan hari raya (THR), tetap terpenuhi.

Baca Juga

Aksi Kriminal di Jambi, Emak-emak Copet Warga

“Karena belum dibayarkan, banyak rekan-rekan wartawan dan pemilik media yang mengeluh, bahkan kesulitan menggaji karyawan. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas Minor, yang juga merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Media berharap ada klarifikasi dan tindakan cepat dari Sekretariat DPRD Lubuklinggau agar kerja sama yang telah dibangun tidak justru menimbulkan citra buruk di tengah publik.

Jepri Irwansah

Jurnalis daerah yang fokus pada berita lapangan, perkembangan wilayah, dan berbagai kejadian penting dengan komitmen menghadirkan informasi yang cepat dan dapat dipercaya.