Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan perintah kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Instruksi Megawati ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus buron Harun Masiku.
Instruksi Resmi Megawati
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyebarluaskan surat ini dalam bentuk dokumen elektronik melalui aplikasi WhatsApp.
Terdapat dua poin utama dalam instruksi Megawati:
- Penundaan Perjalanan ke Magelang
Megawati menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang dalam periode 21-28 Februari 2025. Jika mereka sudah dalam perjalanan, mereka diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. - Tetap dalam Komunikasi Aktif
Para kepala daerah juga diperintahkan untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi dan siaga terhadap panggilan dari partai.
Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Megawati dan diberi cap resmi lambang PDIP.
Reaksi Kepala Daerah
Instruksi Megawati menimbulkan berbagai reaksi dari kepala daerah. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, belum memberikan kepastian terkait keikutsertaannya dalam retret tersebut. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa hal tersebut lebih baik ditanyakan langsung kepada Pramono atau DPP PDIP.
