Bengkulu – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali menetapkan AK, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Kinerja (Tukin) prajurit TNI Korem 041/Gamas Bengkulu tahun anggaran 2022.
Penetapan ini merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya. Sebelumnya, AK telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa untuk tahun 2023, dengan dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp9 miliar.
Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo Dwiharjo, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, ditemukan fakta bahwa AK juga melakukan tindak pidana pada periode September hingga Desember 2022. Oleh karena itu, penyidik menerbitkan dua surat penyidikan sekaligus, yaitu untuk Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“AK telah tiga kali ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus tahun 2022, AK juga kami tetapkan atas dua perkara: TPK dan TPPU,” ungkap Danang, Jumat (2/5/2025).
Dalam kasus tahun 2022 ini, nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp5 miliar. Sedangkan untuk kasus tahun 2023, kerugian mencapai lebih dari Rp9 miliar. Saat ini, berkas perkara akan digabung saat proses penuntutan.
Danang juga menyebut, selain AK yang merupakan ASN dan bendahara pengeluaran Korem, terdapat dua oknum prajurit TNI aktif yang turut terlibat dalam kasus ini. Namun, proses hukumnya ditangani oleh penyidik militer.
Modus yang dilakukan AK adalah memanipulasi besaran nominal tukin prajurit. Contohnya, tunjangan senilai Rp10 juta diubah menjadi Rp100 juta dengan menambahkan angka nol.
Kejati Bengkulu menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam praktik manipulasi dana tukin prajurit TNI ini.
