Bengkulu – Suasana berbeda terlihat di Teras Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (24/9/25). Gubernur Helmi Hasan memilih duduk lesehan bersama massa aksi peringatan Hari Tani Nasional 2025 untuk mendengar langsung aspirasi petani, mahasiswa, dan organisasi lingkungan terkait konflik agraria yang belum terselesaikan.
Didampingi tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Helmi Hasan menyetujui pembentukan tim bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi.
“Petani meminta dibentuk tim bersama untuk menuntaskan konflik pertanian. Semua pihak sudah sepakat dan menandatangani,” tegas Helmi.
Gubernur juga memastikan rapat GTRA akan digelar secara terbuka dan disiarkan langsung di media sosial agar masyarakat bisa mengawal proses penyelesaian.
“Rakyat tidak boleh kehilangan haknya. Petani tidak boleh berhenti bertani karena lahannya hilang. Setelah ini ada waktu 14 hari untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Puji Hendry Julita Sari, perwakilan petani, menyoroti konflik di Pino Raya dan Bengkulu Utara yang belum tuntas. Ia mendesak pembentukan tim “Reforma Agraria Sejati Adil Gender” serta penghentian perampasan tanah, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap petani, nelayan, serta masyarakat adat.
Massa aksi juga menuntut moratorium izin bagi perusahaan perusak lingkungan, penindakan terhadap perusahaan ilegal, dan pengelolaan tanah untuk kesejahteraan rakyat.
“Sudah cukup tanah kita dipinjamkan untuk perusahaan. Saatnya diberikan kepada petani,” tegas Puji dari Ruang Puan Bengkulu.
Aksi ditutup dengan penyerahan hasil bumi, pisang, lengkuas, daun serai, dan ubi kayu, kepada Gubernur Helmi sebagai simbol bahwa tanah dan pertanian adalah sumber kehidupan masyarakat.
