Alaku

Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu belum dapat memastikan kebutuhan anggaran untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu apabila nantinya diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kepastian pembiayaan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh gambaran mengenai besaran tambahan anggaran yang harus disiapkan jika perubahan status tersebut mulai diberlakukan.

“Belum ada gambaran sampai sekarang. Makanya kita tunggu dulu juknisnya seperti apa,” kata Tommy, Rabu (18/11/2026).

Meski mekanisme pengangkatan belum jelas, Tommy memastikan Pemprov Bengkulu tetap mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji PPPK paruh waktu dalam rancangan anggaran tahun 2027.

Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan pembayaran gaji PPPK di lingkungan Pemprov Bengkulu mencapai sekitar Rp94 miliar.

“Kalau dari sisi anggaran, di rancangan PPPK 2027 kami tetap membiayai mereka. Jadi tidak usah khawatir, untuk yang paruh waktu secara anggaran sudah tersedia dan tetap kita alokasikan,” ujarnya.

Tommy menjelaskan, apabila pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu nantinya dilaksanakan, pemerintah daerah memiliki sejumlah opsi untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan. Penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan maupun pergeseran anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga menyebutkan informasi yang diterima BKAD menyebutkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu direncanakan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun. Komposisi pengangkatan tersebut terdiri atas 30 persen pada tahap pertama, 30 persen tahap kedua, dan 40 persen pada tahap ketiga.

Selain skema bertahap, pemerintah pusat disebut akan memberikan tambahan dana transfer kepada pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan gaji PPPK penuh waktu.

“Kita siap, karena alokasi anggarannya sudah tersedia. Informasi yang kita dapat bahwa mereka itu bertahap, ada formasi 30, 30, 40 persen dalam tiga tahun. Informasi yang ketiga, pemerintah pusat juga akan memberikan dana tambahan ke daerah untuk gaji tersebut. Jadi insyaallah tidak ada masalah,” ungkap Tommy.

Meski demikian, ia menegaskan kepastian mengenai kebutuhan anggaran tetap bergantung pada kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pemprov Bengkulu masih menunggu aturan tersebut sebelum menghitung secara terperinci kebutuhan pembiayaan apabila perubahan status diberlakukan.

Tommy kembali memastikan pemerintah daerah memiliki mekanisme penganggaran untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk melalui perubahan APBD maupun pergeseran anggaran. Terlebih, jika tambahan dana transfer dari pemerintah pusat benar-benar direalisasikan.

Di tengah proses menunggu kepastian kebijakan tersebut, Tommy meminta seluruh PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

“Makanya sampai dengan Desember, kami minta kepada teman-teman PPPK paruh waktu tetap bekerja seperti biasa,” tutup Tommy.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku

Iklan