Bengkulu – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, berkomitmen pada transparansi dana pendidikan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Langkah ini diambil setelah menerima berbagai keluhan masyarakat melalui WhatsApp dan TikTok. Helmi menginstruksikan Inspektorat Provinsi serta kabupaten/kota untuk mengaudit penggunaan dana komite dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Audit Dana Pendidikan untuk Transparansi
Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan. Helmi menegaskan, “Jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, akan kita masukkan ke dalam APBD. Namun, jika ada indikasi penyalahgunaan, maka akan ada konsekuensi serius.” Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan finansial yang tidak perlu.
Menghapus Pungutan Pendidikan yang Memberatkan
Helmi juga menegaskan bahwa tidak boleh ada siswa yang dilarang mengikuti ujian hanya karena belum membayar dana komite atau biaya lainnya, dengan menambahkan, “Hak siswa untuk belajar dan mengikuti ujian tidak boleh dikorbankan hanya karena alasan administrasi.”
Komitmen Terhadap Infrastruktur
Di sisi lain, meskipun harus berhadapan dengan efisiensi anggaran pada 2025, pemerintah Provinsi Bengkulu, dipimpin oleh Wakil Gubernur H. Mian, tetap berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan. Mian menyoroti kondisi infrastruktur yang rusak, yang mempengaruhi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Strategi Perbaikan Infrastruktur
Mian menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Bengkulu dan BPJN untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur. “Kami berharap program Inpres Jalan tetap mengakomodasi kebutuhan Bengkulu,” ujarnya, menunjukkan kebutuhan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur yang lebih baik.
