Jakarta – Penerbitan ijazah di jenjang pendidikan dasar dan menengah kini semakin diperketat dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 58 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan tiga prinsip utama yang harus dipenuhi, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas. Namun, setiap tahunnya masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seiring dengan perbaikan sistem penerbitan ijazah.
Digitalisasi Ijazah untuk Efisiensi dan Keamanan
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong transformasi digital dengan menerapkan ijazah elektronik. Langkah ini bertujuan memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan, sehingga peserta didik mendapatkan ijazah yang sah dan sesuai standar terbaru.
“Inisiatif yang sedang dikembangkan adalah penerapan ijazah elektronik, yaitu digitalisasi ijazah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses bagi penerima ijazah. Melalui digitalisasi ini, diharapkan proses penerbitan dan distribusi dokumen kelulusan menjadi lebih cepat, akurat, serta mengurangi risiko pemalsuan,” ujar Direktur Sekolah Menengah Atas, Winner Jihad Akbar, dalam Sosialisasi Ijazah SMA Tahun Ajaran 2024/2025 yang disiarkan melalui YouTube Direktorat SMA pada Rabu (5/2).
Penerapan ijazah elektronik juga memberikan otonomi lebih kepada sekolah dalam proses penerbitan ijazah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi distribusinya. Namun, hanya satuan pendidikan yang telah terakreditasi yang berhak menerbitkan ijazah, sementara yang belum terakreditasi tidak memiliki wewenang tersebut.
Prinsip Baru dalam Penerbitan Ijazah
Xarisman Wijaya Simanjuntak, selaku Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, menyoroti perubahan signifikan dalam regulasi penerbitan ijazah dengan adanya Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.
“Sebelumnya, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 belum secara eksplisit mengatur prinsip umum penerbitan ijazah. Namun, regulasi terbaru ini telah menetapkan tiga prinsip utama, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa ijazah yang diterbitkan memiliki keabsahan hukum yang kuat serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi,” jelasnya.
Pentingnya Data Induk Ijazah
Selain itu, Koordinator Data Pendidikan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, L. Manik Mustikohendro, menekankan pentingnya pembangunan data induk ijazah sebagai bagian dari data induk pendidikan.
“Data induk ijazah merupakan subset dari data induk pendidikan, sehingga perlu strategi yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu poin krusial adalah membangun mekanisme tata kelola data induk ijazah yang terstruktur dan terintegrasi, sehingga dapat memastikan keakuratan serta validitas dokumen kelulusan,” paparnya.
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penerbitan ijazah. Dengan adanya regulasi dan digitalisasi ini, diharapkan proses penerbitan ijazah di Indonesia menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai dengan standar terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tag: Ijazah Elektronik, Digitalisasi Pendidikan, Kemendikdasmen, Pendidikan Indonesia, Penerbitan Ijazah
Hashtag: #IjazahElektronik #DigitalisasiPendidikan #Kemendikdasmen #PendidikanIndonesia #PenerbitanIjazah
