Bengkulu – Persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai terus menuai sorotan tajam. Setelah rapat darurat yang digelar di ruang VIP Bandara Fatmawati Soekarno pada Rabu (10/9/25), Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, melontarkan kritik keras terhadap PT Pelindo II.
“Begini saja, lebih baik Pelindo lakukan konferensi pers bahwa dia tidak peduli dengan Instruksi Presiden, angkat bendera putih, dan serahkan pelabuhan itu kepada kementerian terkait atau pemerintah daerah. Pelindo pembohong besar,” tegas Teuku.
Menurutnya, ketidakseriusan Pelindo dalam menangani persoalan alur berdampak langsung pada perekonomian daerah.
“Ekonomi kita tidak berputar maksimal, distribusi BBM tersendat, dan jika kondisi ini berlanjut, Bengkulu berpotensi mengalami kelangkaan BBM,” ujarnya.
Sebelumnya, rapat darurat yang dipimpin Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Forkopimda, Kapolda, Kajati, Ketua DPRD, Pertamina, KSOP, dan Pelindo, menegaskan perlunya langkah cepat mengatasi pendangkalan alur Pulau Baai. Kajati Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, bahkan menyebut situasi tersebut sudah masuk kategori darurat dan menyinggung dugaan lemahnya kinerja Pelindo.
Rapat menghasilkan komitmen bersama untuk menindaklanjuti masalah ini secara segera agar pasokan energi dan aktivitas pelayaran di Bengkulu tidak semakin terganggu. Namun, pernyataan Teuku menegaskan bahwa kesabaran publik dan legislatif terhadap kinerja Pelindo sudah hampir habis.
