Bengkulu – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan deteksi sebanyak 1.195 isu hoaks terkait Pemilihan Presiden dan Pilkada Serentak 2024 sejak Januari hingga Agustus 2024. Hoaks-hoaks ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menyebabkan kekacauan informasi.
Salah satu contoh hoaks lokal yang muncul di Bengkulu adalah sebuah video yang mengklaim bahwa seorang calon anggota legislatif (caleg) mengalami stres karena tidak mendapatkan suara pada Pemilu 2024. Video tersebut dibagikan di media sosial dengan narasi keliru, menampilkan seorang pria berteriak di malam hari. Akun Facebook yang membagikan video ini menambahkan keterangan yang menyesatkan: “HEBOH VIDEO CALEG DI BENGKULU DIDUGA STRESS TAK DAPAT SUARA.”
Namun, dikutip dari Tribun Bengkulu, pria dalam video tersebut bukanlah caleg yang stres. Ia adalah seorang remaja berinisial AZ (18) yang mengalami keterbelakangan mental. Kejadian ini terjadi pada Rabu, 14 Februari 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, saat petugas KPPS masih menghitung suara. AZ berteriak karena kehilangan sandal dan duduk di depan pagar rumah warga, bukan karena masalah terkait pemilu. Video tersebut kemudian disebarkan dengan narasi yang salah, menyebut AZ sebagai caleg yang mengalami stres.
Direktur Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait bahaya hoaks. “Isu hoaks ini sangat berbahaya, baik dalam bentuk disinformasi maupun malinformasi. Hal ini dapat membuat publik memiliki pemahaman yang keliru terhadap situasi politik yang terjadi,” ujar Prabu dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK) di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Kominfo mendorong platform digital untuk lebih aktif dalam menangani hoaks. Prabu Revolusi menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melakukan filtrasi konten hoaks, mengingat teknologi yang dimiliki platform sangat penting untuk mendeteksi dan mengendalikan informasi palsu.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga menekankan perlunya kolaborasi antara media massa, platform digital, dan pemerintah untuk menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada Serentak 2024. Kolaborasi ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif hoaks terhadap proses demokrasi.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, yang berkomitmen untuk bersama-sama memerangi penyebaran hoaks.
