Mukomuko – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu, H. Andy Suhary, S.E., M.Pd., menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Pasar Mukomuko, Jumat (17/7/2026). Beragam persoalan mengemuka, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, hingga hambatan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, Andy Suhary menegaskan seluruh usulan yang disampaikan akan dibawa ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu dan akan kami teruskan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian warga adalah pembangunan jembatan di Desa Pondok Batu. Menurut masyarakat, keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan karena menjadi jalur terdekat menuju Kota Mukomuko dan diyakini dapat memperlancar mobilitas warga serta aktivitas perekonomian.
Selain itu, warga juga mengeluhkan meningkatnya gangguan buaya di Sungai Selagan. Mereka berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) segera mengambil langkah penanganan karena sungai tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang sehari-hari mencari ikan, lokan, dan hasil perairan lainnya.
Di bidang ketahanan pangan, masyarakat mengusulkan bantuan pengadaan ternak sapi dan kambing serta bibit pertanian, seperti kelapa sawit, tanaman buah, dan komoditas produktif lainnya. Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga.
Aspirasi lain yang disampaikan adalah pembukaan jalan baru di kawasan Pian Kereta menuju Sungai Selagan. Warga menilai akses tersebut akan membuka kawasan permukiman baru sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah. Mereka juga berharap adanya peningkatan kualitas jalan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Keluhan petani kelapa sawit turut menjadi pembahasan dalam reses. Warga mengaku kesulitan menjual tandan buah segar (TBS) karena terbatasnya penerimaan di pabrik kelapa sawit. Mereka menyebut kondisi itu dipengaruhi kendala distribusi crude palm oil (CPO) menuju Sumatera Barat sehingga kapasitas penerimaan pabrik ikut menurun.
Selain persoalan pemasaran hasil panen, tingginya harga pupuk juga menjadi perhatian masyarakat. Menurut warga, biaya produksi pertanian terus meningkat dan semakin membebani petani dalam mengelola kebun maupun lahan pertanian.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Andy Suhary menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Mukomuko melalui pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia berharap berbagai usulan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sesuai skala prioritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
