Pj Gubernur Sumsel Minta Anggaran Desa Dipakai Tangani Karhutla
Kabut asap yang dihasilkan dari karhutla dapat menyebabkan gangguan serius terhadap kesehatan masyarakat. Kasus ISPA dan penyakit lainnya sering kali meningkat tajam selama periode kebakaran hutan. Dalam konteks ini, kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang harus dijaga, dan penanganan karhutla yang lebih efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut.
Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, telah memberikan imbauan penting kepada para kepala desa di wilayahnya. Agus Fatoni mendorong para kepala desa untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka dengan fokus pada upaya penanganan karhutla.
Menyikapi masalah karhutla yang semakin memprihatinkan, Agus Fatoni menganggap bahwa langkah-langkah konkret dan kolaboratif perlu diambil dari tingkat desa. Ia memahami bahwa karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dari tingkat desa.
“Ini yang harus kita garap bareng-bareng. Berakar dari masalah bersama, kemudian kita atur tata kelola penanganan secara dini karhutla ini,” ujar Agus Fatoni.
Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni juga menekankan bahwa untuk mencapai penanganan karhutla yang efektif, perlu ada dukungan anggaran yang memadai. Dalam hal ini, dia mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur revisi APBDes dalam situasi tertentu, seperti penanganan bencana. Revisi APBDes dapat digunakan untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan penanganan karhutla.
