Menpora Dito Ariotedjo Bantah Tudingan Penyelewengan Dana dalam PON XXI Aceh-Sumut 2024
Medan – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, dengan tegas menepis tudingan adanya penyelewengan dana dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di Media Center PON XXI wilayah Medan pada Jumat malam (13/9/2024), Menpora menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan berasal dari pihak yang hanya melihat sebagian kecil permasalahan tanpa memahami keseluruhan konteks penyelenggaraan.
Menpora Dito menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan PON telah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengedepankan transparansi, dan diawasi ketat oleh dua Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024. “Kami memiliki dua Satgas yang bertugas mengawasi seluruh proses, dari pengambilan keputusan hingga implementasi di lapangan. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan transparansi adalah prioritas kami,” tegas Dito.
Isu Venue dan Kualitas Makanan Atlet
Dalam beberapa hari terakhir, isu terkait keterlambatan penyelesaian beberapa arena pertandingan dan dugaan kualitas makanan yang tidak memadai bagi para atlet telah beredar di media sosial. Menanggapi hal ini, Menpora Dito menjelaskan bahwa beberapa foto dan video yang beredar hanya menunjukkan sebagian kecil permasalahan, yang seringkali tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan PON.
“Setelah pembukaan PON, saya melihat beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, tetapi itu hanya contoh kasus kecil. Saya minta kepada semua pihak untuk melihat keseluruhan pelaksanaan, bukan hanya satu atau dua contoh,” jelas Dito.
Ia menegaskan bahwa persiapan PON membutuhkan koordinasi yang sangat matang, dan meski terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan penyelenggaraan tetap berjalan sesuai rencana.
Pengawasan dan Komitmen Transparansi
Untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI, Menpora menekankan bahwa pemerintah telah memperkuat pengawasan dengan adanya Satgas khusus yang terlibat di semua tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pengawasan berlapis ini, segala keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang jelas dan diawasi secara ketat.
“Isu penyelewengan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON tidak dapat diterima. Semua proses berjalan transparan, dengan Satgas yang aktif memantau tiap tahap,” ujar Dito. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak berdasar dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan PON yang jujur dan terbuka.
Tantangan Persiapan Infrastruktur dan Fasilitas
Menpora Dito Ariotedjo juga memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai tuan rumah untuk terus meningkatkan persiapan di masa mendatang. Menurutnya, perhelatan sebesar PON membutuhkan persiapan minimal empat tahun sebelum acara berlangsung untuk memastikan segala infrastruktur dan fasilitas teknis siap tepat waktu.
“Kami berharap ke depan, tuan rumah harus lebih siap dalam segala aspek, terutama dalam mempersiapkan venue dan infrastruktur. Persiapan minimal empat tahun adalah hal wajib untuk memastikan kelancaran acara,” tambah Dito.
Fokus pada Cabang Olahraga yang Relevan
Menpora juga menyoroti pentingnya penyesuaian cabang olahraga yang dipertandingkan di PON, agar sesuai dengan kebutuhan kompetisi internasional seperti ASEAN Games dan Olimpiade. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas atlet Indonesia sehingga dapat bersaing di level dunia. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung penuh PON XXI dan menjaga semangat sportivitas.
“Kami di sini untuk memastikan bahwa PON berjalan lancar dan transparan. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini dan dukung atlet-atlet kita untuk mencapai prestasi terbaik,” pungkasnya.
