Rejang Lebong – Kerusakan jalan provinsi di Desa Lubuk Alai, Karang Pinang, Kabupaten Rejang Lebong, kian mengkhawatirkan karena sebagian badan jalan nyaris putus akibat tergerus longsor. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Destiansyah, dan Fraksi PAN, Saibani, mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu segera turun tangan sebelum kondisi tersebut menimbulkan korban.
Keduanya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera meninjau lokasi untuk memastikan tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan. Desakan itu disampaikan karena hujan yang mulai sering turun dikhawatirkan mempercepat longsor dan memperparah kerusakan jalan.
Destiansyah dan Saibani menilai pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Pasalnya, jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi itu merupakan akses penting bagi aktivitas masyarakat di sejumlah kecamatan.
Kepala Desa Lubuk Alai, Nata Kusuma, menjelaskan jalur tersebut menjadi akses utama warga dari lima kecamatan, yakni Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding.
Jalan itu biasa digunakan masyarakat untuk menuju Curup maupun Lubuk Linggau. Kerusakan yang semakin parah kini mengancam kelancaran mobilitas warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
“Jalan ini dilintasi masyarakat dari lima kecamatan. Ini akses jalan utama masyarakat yang mau ke Curup–Lubuk Linggau,” ujar Nata, Rabu (18/11/26).
Melihat risiko keselamatan yang semakin besar, pemerintah desa berencana membatasi kendaraan yang melintas. Dalam dua hari ke depan, jalan tersebut direncanakan ditutup bagi kendaraan roda empat karena kondisi badan jalan dinilai tidak lagi aman untuk dilalui.
“Dalam dua hari ke depan jalan akan ditutup untuk kendaraan roda empat. Karena tidak ada jalan alternatif, yang bisa lewat hanya kendaraan roda dua,” katanya.
Rencana pembatasan tersebut berpotensi mengganggu perjalanan masyarakat dari lima kecamatan, terutama warga yang membutuhkan akses menuju Curup dan Lubuk Linggau. Terlebih, jalur alternatif untuk menggantikan akses tersebut tidak tersedia.
Karena itu, warga berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu segera melakukan peninjauan dan perbaikan agar kerusakan tidak semakin meluas. Penanganan cepat dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan akses utama masyarakat tetap berfungsi.







