Gubernur Ajak Investor Kembangkan Bibit Kopi Bersertifikasi di Bengkulu
Helmi: Investor Butuh Kepastian Hukum
Bengkulu – Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE akan mengembangkan kopi dengan bibit bersertifikasi Internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur akan menggandeng para pelaku usaha kopi yang sudah berpengalaman berinvestasi di negara-negara lain seperti Vietnam. Selama ini, masalah kepastian hukum menjadi dasar pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi.
Dikatakan gubernur, saat dirinya bertemu dengan pelaku usaha pertanian, dan berdialog. Ternyata dari dialog tersebut dirinya mengetahui alasan mereka memilih berinvestasi di Vietnam karena di negara tersebut ada kepastian hukum. Meskipun berubah kepemimpinan, tapi tidak berdampak pada pelaku usaha atau investor.
“Saya tanyakan kenapa di Vietnam, kenapa nggak di Indonesia. Mereka mengatakan Vietnam ada kepastian hukum. Kami ketika ingin menanam kopi, sistemnya kontrak. Dan tidak berubah-ubah kontraknya. Berubah kepemimpinan, tidak berubah kesepakatan di awal. Sehingga kami merasa aman untuk berinvestasi,” cerita Gubernur Helmi Hasan.
Helmi mengaku bisa memahami alasan yang disampaikan para pelaku usaha kopi tersebut. Karena itu, dia membujuk mereka agar bisa mengalihkan investasi ke bumi merah Bengkulu. “Saya cerita soal nasionalisme, soal merah putih. Dan tahun 2026, masa kontrak tanam mereka di Vietnam habis. Dan In Syaa Allah mereka akan geser ke Bengkulu. Mereka siapkan bibit dengan sertifikasi internasional,” tambah Gubernur.
Dia menegaskan, “Persoalan kita bapak ibu, sulit kita mengangkat harga komoditi pertanian kita karena bibitnya belum tersertifikasi internasional. Dan sudah kita buat tim khusus dengan SK gubernur dan sekarang sudah ada pelatihan-pelatihan, terakhir kemarin di Rejang Lebong,” tandasnya.
Untuk pengembangan kopi dengan bibit bersertifikasi Internasional tersebut, dibutuhkan lahan hingga 86.000 hektare. “Tapi bertahap sekarang lagi dicari 15.000 hektare. Untuk memberi contoh, inilah bibit kopi internasional, bedakan dengan yang tidak,” terang Gubernur.
Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, para investor memiliki peran penting. Sebab, di tengah keterbatasan dana APBD, pemerintah membutuhkan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan perekonomian. Terutama dalam mengejar upaya pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun kedepan.
“Sekarang kita sedang fokus membenahi infrastruktur jalan. Total anggaran yang kita alokasikan tahun ini mencapai Rp 600 miliar. Kalau infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu sudah baik, maka ini akan menjadi salah satu dasar untuk investor berinvestasi. Mereka akan melihat infrastruktur, karena itu berkaitan dengan cost,” terang Gubernur. (*)
