Diresmikan Gubernur Bengkulu, Ini Dampak Samsat Desa bagi Warga Seluma
Seluma – Upaya mendekatkan layanan publik ke tingkat desa mulai diterapkan di Kabupaten Seluma melalui peluncuran Samsat Desa, sebuah skema pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan warga menunaikan kewajiban tanpa harus ke pusat kota. Program ini diharapkan mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor sekaligus memperluas jangkauan pelayanan di wilayah Provinsi Bengkulu.
Peresmian layanan dilakukan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di halaman Kantor Bank Bengkulu, Desa Sukaraja, Kabupaten Seluma, Kamis (19/2). Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai kehadiran Samsat Desa menjadi langkah konkret agar pelayanan pajak kendaraan bermotor lebih cepat, mudah, dan transparan, terutama bagi masyarakat desa di Kabupaten Seluma.
Menurut Helmi, inovasi ini dirancang untuk memangkas jarak dan waktu tempuh warga sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. “Kita ingin masyarakat lebih mudah. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Samsat Desa ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan yang cepat dan transparan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu. Dana yang dihimpun akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program desa, termasuk di Kabupaten Seluma.
Operasional Samsat Desa melibatkan sinergi Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, PT Jasa Raharja, dan Bank Bengkulu untuk memastikan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor berjalan tertib dan akuntabel. Sejumlah warga menyebut layanan ini membuat pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih praktis dan efisien.
Seiring peluncuran Samsat Desa, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyiapkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Seluma pada 2025. Nilainya diproyeksikan berkisar Rp72,2 miliar hingga Rp85 miliar, dengan fokus pada perbaikan ruas jalan rusak berat sebagai prioritas pembangunan daerah.
