Polisi Republik Indonesia (Polri) akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-money Politics untuk mengamankan pemilu 2024. Satgas nantinya akan memantau rekening partai yang ikut Pemilu.
“Money politics” mengacu pada praktik-praktik politik di mana uang atau sumber daya finansial digunakan secara tidak wajar atau tidak etis dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan umum, mendapatkan dukungan politik, atau memanipulasi proses politik. Praktik ini dapat melibatkan penggunaan uang tunai, hadiah, janji imbalan finansial, atau aspek finansial lainnya untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks politik.
Praktik money politics dapat merusak integritas demokrasi dan menyebabkan ketidaksetaraan dalam konteks politik. Ini dapat membuat proses pemilihan umum tidak adil dan kurang mewakili kepentingan sebenarnya dari warga negara. Money politics juga dapat merusak kredibilitas dan moralitas dari para calon yang terlibat dalam praktik tersebut.
Upaya untuk memerangi money politics biasanya melibatkan peraturan dan regulasi yang mengatur pendanaan kampanye, pelaporan keuangan, dan sumber dana yang dapat digunakan dalam politik. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses politik serta menghindari praktik-praktik yang dapat mengganggu proses demokrasi yang sehat.
“Iya, itu bagian dari nanti ke depan menjadi pihak-pihak nanti akan dikoordinasikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023). Sandi menjawab pertanyaan soal apakah Satgas Anti-money Politics akan memantau rekening partai politik dilangsir detiknews.
Sandi juga menjelaskan nantinya pengawasan itu akan mengikuti Peraturan Perundangan yang ada. Ia berharap Satgas dibentuk dapat mencegah terjadinya politik uang.
Satgas Anti-money Politics Polri akan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat, salah satunya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selain itu pula Satgas lainnya guna mengamankan Pemilu 2024. Satgas Nusantara yang memiliki tugas menyejukkan dunia politik yang tengah panas.
Mencegah terjadinya black campaign, polarisasi dan berita hoax akan segera memulai personel dan segera berkomunikasi kepada masyarakat.
Ia berharap langkah-langkah yang sudah disiapkan Polri dapat berjalan baik dan menjamin keamanan Pemilu 2024.
Money politics dapat merusak integritas pemilihan umum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk mengatasi money politics melalui peraturan dan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap sumber dana kampanye, pelaporan keuangan, dan praktik-praktik yang dapat mengarah pada penyalahgunaan keuangan dalam politik.
Maka dari itu pihak kepolisian akan melakukan Operasi Mantap Brata adalah nama kode untuk operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Indonesia untuk menangani aksi terorisme dan kejahatan terkait di berbagai daerah. Operasi Mantap Brata adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melawan ancaman terorisme.
Dalam konteks ini, “Mantap Brata” adalah sebuah frasa dalam bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai “berani dan tegas”. Operasi-operasi semacam ini biasanya melibatkan penangkapan terduga teroris, penggeledahan tempat-tempat yang dicurigai terkait dengan aktivitas terorisme, serta upaya pencegahan terhadap aksi-aksi teror potensial.
Operasi-operasi ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan lembaga keamanan Indonesia dengan tujuan untuk melindungi warga negara dan mencegah ancaman terhadap keamanan nasional. Operasi-operasi semacam ini biasanya diumumkan oleh kepolisian melalui berbagai kanal media dan komunikasi resmi.
Money politics dapat merusak integritas pemilihan umum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk mengatasi money politics melalui peraturan dan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap sumber dana kampanye, pelaporan keuangan, dan praktik-praktik yang dapat mengarah pada penyalahgunaan keuangan dalam politik.
