Anies Baswedan : 1 dari 8 Pengangguran Ada di Jawa Tengah
Anies Baswedan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mengunjungi Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Ia mengatakan 1 dari 8 pengangguran ada di Jawa Tengah. Saat itu Anies berpidato di hadapan pendukungnya pada Minggu (20/8) saat sedang deklarasi Relawan Kuning Ijo Biru (KIP) di Lapangan PRPP, Semarang. Anies mengatakan kalau perubahan bukan tentang untuk menggeser orang tapi untuk menciptakan kesetaraan.
“Ini bukan soal menggeser, mengganti orang seseorang. Kita ingin rakyat Indonesia semuanya mendapatkan kesetaraan kesempatan untuk bisa hidup yang layak, untuk dapat pendidikan baik sampai tuntas, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, dan lapangan pekerjaan. Sesederhana itu,” kata Anies, Minggu (20/8/2023) dilangsir detiknews.
Setelah itu barulah Anies mulai menyinggung lapangan pekerjaan yang ada di Jawa Tengah. Menurut Anies, permasalahan Jawa Tengah hanya soal pengangguran. Maka dari di Provinsi Jawa Tengah negara harus hadir untuk membantu menyiapkan lapangan pekerjaan.
Deklarasi tersebut tidak hanya dihadiri oleh relawan KIB, tetapi relawan Anies yang lain juga ikut hadir termasuk dari Gerakan Pemuda Kabah (GPK).
Mendengar itu senior PDIP langsung menyinggung soal kemiskinan yang ada di DKI Jakarta. Hendrawan justru mengatakan kalau industri di Jawa Tengah justru meningkat. Selain upah buruh yang lebih rendah, pekerja di Jawa Tengah juga memiliki etos kerja dan sifat kekerabatan yang kondusif untuk dinamika industrial.
Tingkat kemiskinan di Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki variasi yang cukup signifikan. Data terkini yang saya miliki hingga September 2021 adalah sebagai berikut:
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada Maret 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 3,01%. Angka ini menunjukkan persentase penduduk di Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, penting untuk dicatat bahwa angka ini dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah.
Kota besar seperti Jakarta memiliki keragaman ekonomi dan sosial yang besar, dengan perbedaan dalam pendapatan, akses ke layanan dasar, dan kesempatan kerja. Ada bagian dari populasi yang berada di tingkat pendapatan yang lebih tinggi, sementara ada juga kelompok masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Pemerintah Kota Jakarta dan pemerintah pusat Indonesia terus berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan inisiatif pengentasan kemiskinan lainnya.
Namun, untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai tingkat kemiskinan di Jakarta, disarankan untuk merujuk ke sumber data resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia atau lembaga pemerintah terkait lainnya.
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, seperti di banyak wilayah lainnya, dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari daerah ke daerah. Data terkini yang saya miliki hingga September 2021 adalah sebagai berikut:
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada Maret 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah sekitar 9,16%. Angka ini menunjukkan persentase penduduk di Jawa Tengah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, angka ini dapat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah.
Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam sektor ekonomi, termasuk pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Meskipun memiliki sejumlah kota besar seperti Semarang dan Solo, Jawa Tengah juga memiliki wilayah pedesaan yang dapat memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Indonesia berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Namun, untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, disarankan untuk merujuk ke sumber data resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia atau lembaga pemerintah terkait lainnya.
