Bengkulu – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu, Selasa (16/9/25). Agenda utama AHY yakni meninjau langsung pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai serta memimpin rapat koordinasi percepatan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Dalam kunjungannya, AHY tiba di Bengkulu sekitar 07.40 WIB. Ia langsung menuju Dermaga Nusantara Pulau Baai untuk melakukan peninjauan lapangan. Didampingi Gubernur Bengkulu dan Direktur Utama PT Pelindo, AHY meninjau site pengerukan yang selama ini menjadi sorotan akibat pendangkalan dan abrasi.
Usai peninjauan, AHY menghadiri rapat koordinasi (Rakor) di Balai Raya Semarak bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, Forkopimda, hingga sejumlah pejabat eselon I dari kementerian terkait.
Dalam konferensi pers usai rakor, AHY menegaskan bahwa penanganan pendangkalan alur Pulau Baai harus dilakukan secara permanen.
“Dalam beberapa bulan terakhir, alur pelayaran ini menjadi sorotan karena pendangkalan dan abrasi. Dampaknya menghambat kapal masuk dan keluar, terutama jalur distribusi ke Pulau Enggano. Kami sepakat untuk menuntaskan proses normalisasi agar tidak terulang lagi,” kata AHY.
Ia menambahkan, kondisi sedimentasi yang parah tahun ini bahkan jauh berbeda jika dibandingkan dengan peta tahun 1985. Karena itu, selain pengerukan, pemerintah juga akan melakukan normalisasi garis pantai.
“Pelabuhan ini strategis bagi Bengkulu. Bukan hanya normalisasi, tapi revitalisasi pelabuhan agar punya nilai ekonomi signifikan dan berkelanjutan,” tegasnya.
AHY juga mengungkapkan, dalam rakor tersebut masyarakat Pulau Enggano turut menyampaikan aspirasi melalui konferensi daring. Mereka menyoroti pentingnya kelancaran jalur pelayaran untuk memasarkan hasil bumi dan laut.
“Pulau Enggano adalah salah satu pulau terluar, garda terdepan Republik yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Mereka tidak boleh terabaikan. Normalisasi ini harus menjadi solusi jangka panjang agar ekonomi masyarakat Enggano terus meningkat,” tutup AHY.
