Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin berharap agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang nyambung dan mampu menerjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat secara baik.
Hal ini disampaikan mantan wakil Gubernur Bengkulu itu saat hendak berpartisipasi dalam pilkada Daerah Khusus Jakarta pada Rabu (27/11) di Jagakarsa Jakarta Selatan.
Menurut Sultan, pilkada serentak yang dilakukan setelah dilaksanakan pemilu legislatif dan presiden memiliki tujuan tak langsung agar terjadinya kesesuaian dan kesamaan visi dan misi presiden dan para kepala daerah terpilih.
“Kesamaan komitmen dan visi politik antara presiden dan para kepala daerah adalah prasyarat terselenggaranya semua kegiatan dan program pemerintah secara maksimal. Karena Kepala daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah dalam melayani masyarakat”, ujar ketua DPD RI ke-6 itu.
Sultan mengatakan meskipun otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mandiri, namun masyarakat membutuhkan kepala daerah yang inovatif dan siap membangun komunikasi dengan para pihak terkait di tingkat pusat terutama pemerintah pusat.
“Pemerintah juga membutuhkan gubernur atau bupati/walikota yang inovatif mengeksplorasi potensi daerahnya dan siap mendukung dan menerjemahkan program pemerintah pusat. Jangan sampai ke depan ada kepala daerah yang justru menjadi antitesa program pemerintah pusat”, tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan meminta agar masyarakat daerah agar mendukung dan berpartisipasi langsung dalam Pilkada serentak kali ini. Masyarakat kita memiliki atensi yang luar biasa dalam Pilkada, karena mereka merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan pemerintah daerah.
“Pilkada adalah momentum demokrasi bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan menumbuhkan harapan baru terhadap setiap calon kepala daerah. Mari kita berpartisipasi dalam Pilkada dengan suasana yang damai, sejuk dan nyaman tanpa tekanan dan pengaruh dari pihak manapun”, pintanya.
Diketahui, Sultan juga merupakan penulis buku “Green Democracy”, sebuah paradigma politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang seimbang, berkelanjutan dan menumbuhkan harapan kesejahteraan.
