Bengkulu, repoeblik.com – Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada 27 November 2024 mendatang, calon Gubernur Helmi Hasan menghadapi isu terkait hutang selama menjabat sebagai Walikota Bengkulu. Isu ini menjadi sorotan publik seiring meningkatnya tensi politik menjelang pemilihan.
Catatan menunjukkan bahwa hutang Pemda Kota Bengkulu terjadi pada November 2020 dan berhasil dilunasi pada Juni 2023. Menurut Teuku Zulkarnaen, anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang baru dilantik, hutang ini diambil karena banyaknya infrastruktur jalan milik Pemda Provinsi di Kota Bengkulu yang rusak dan tidak diperbaiki sejak pemerintahan Gubernur Rohidin Mersyah.
Teuku Zulkarnaen menjelaskan bahwa Pemda Kota Bengkulu memutuskan untuk mengambil alih kewenangan perbaikan jalan milik Pemda Provinsi tersebut. Anggaran perbaikan jalan ini diperoleh melalui pinjaman dari Bank Jawa Barat (BJB) yang kini telah dilunasi. “Hutang yang dilakukan Helmi Hasan itu digunakan untuk infrastruktur jalan, seperti Jalan Hibrida dan Jalan Asahan di Padang Harapan depan Masjid Bhaitul Izzah,” jelas Teuku.
Lebih lanjut, Teuku menegaskan bahwa Gubernur Rohidin Mersyah seharusnya berterima kasih karena jalan-jalan provinsi yang sebelumnya tidak terurus kini sudah mulus sejak diperbaiki oleh Pemda Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi Hasan. “Seharusnya Rohidin Mersyah sebagai Gubernur berterima kasih karena jalan yang dilewati setiap hari sudah mulus sejak diambil alih oleh Pemda Kota Bengkulu,” ujar Teuku dengan nada serius.
Isu ini menambah dinamika persaingan menjelang Pilgub 2024, di mana Helmi Hasan harus menghadapi serangan politik terkait kebijakan yang diambilnya saat masih menjabat sebagai Walikota Bengkulu.