Alaku

Sultan Tegaskan Wacana Lebih dari Satu Wapres Bukan Usulan Politik Saat Ini

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin saat menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto, Kamis (6/11/25). (foto: dok DPD RI)
Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan gagasan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden bukan usulan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Pemikiran tersebut, menurutnya, merupakan gagasan jangka panjang mengenai pengembangan sistem kepemimpinan nasional yang sesuai dengan karakter Indonesia.

Sultan menyampaikan klarifikasi menyusul ramainya pemberitaan dan perbincangan publik mengenai wacana tersebut. Ia mengatakan ide itu bukan hal baru karena telah dilontarkan sejak 2019 dan merupakan bagian dari pemikirannya tentang masa depan sistem pemerintahan Indonesia.

“Ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut berangkat dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta keberagaman suku, budaya, adat istiadat dan persoalan di setiap daerah.

Menurut Sultan, Indonesia juga lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama membangun negara merdeka.

Atas dasar itu, ia menilai perlu ada pemikiran mengenai sistem kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau seluruh wilayah, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan ruang lebih luas bagi aspirasi daerah.

Sultan berpandangan, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah perlu terus diperhatikan. Kedua unsur tersebut, kata dia, bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, ia mengakui gagasan memiliki lebih dari satu wakil presiden belum tentu menjadi jawaban paling tepat. Karena itu, ia mendorong pemikiran tersebut untuk dibahas, diuji dan dikritisi secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi maupun masyarakat.

“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka,” ujarnya.

Sultan juga menghargai berbagai respons publik, termasuk kritik, ketidaksetujuan maupun pandangan yang menganggap gagasan tersebut tidak biasa. Menurutnya, ruang diskusi terhadap ide baru merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Ia kembali menegaskan, pemikiran tersebut bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap kemungkinan perubahan harus melalui kajian serius, proses konstitusional dan kesepakatan kebangsaan yang luas.

Sultan pun meminta gagasan tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Ia mengaku tidak sedang mencari sensasi, melainkan ingin berkontribusi dalam pemikiran mengenai masa depan republik.

Sebagai pimpinan lembaga negara yang membawa aspirasi daerah, Sultan menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan gagasan bagi kemajuan Indonesia. Ia juga membuka diri terhadap kritik, masukan dan pemikiran lain yang dinilai lebih baik.

Menurutnya, substansi yang ingin didorong bukan semata-mata soal jumlah wakil presiden, melainkan bagaimana Indonesia memiliki pemerintahan yang semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin kuat, serta masyarakat di seluruh wilayah merasakan kesempatan, harapan dan masa depan yang setara.

“Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah wakil presiden,” pungkas Sultan.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku

Iklan