Sekjen PDIP Permasalahkan Food Estate, Puan: Turun langsung ke Lapangan
Ketua Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Puan Maharani punya pandangan yang berbeda dengan Sekjen Hasto Kristiyanto yang mengatakan Food Estate bagian dari kejahatan lingkungan karena tidak dikerjakan dengan baik. Puan menganggap kalau perkataan Sekjen PDIP itu masih terlalu jauh.
Saat ini sangat penting untuk langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Menurut Puan itu penting agar program itu dikerjakan dengan baik atau tidak. Itu harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.
“Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya,” ujarnya Puan dilangsir detiknews.
Hal itu selaras dengan fungsi pengawasan sesuai apa kata Puan yang merupakan langkah tugasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ia juga menjelaskan lembaga yang ia pimpin itu akan melihat terlebuh dahulu Kinerja Kementerian terkait sebelum memberi keputusan.
Dengan demikian, Puan berharap semua program Presiden Joko Widodo atau yang lebih akrab Jokowi bisa diselesaikan oleh para menteri yang telah diberi kepercayaan. Apalagi, Jokowi juga mengharapkan hal yang sama. Semua kementerian dapat menyelesaikan program-program prioritas.
Sebelumnya juga, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Food Estate yang tidak bisa dikerjakan dengan baik sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Gerindra juga turut membantah dan memberikan penjelasan terkait Food Estate.
Hasto telah menyampaikan pernyataan tersebut di Ciawi, Bogor Selasa (15/8/2023), saat sedang menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang sudah diungkap PPATK. Hasto mendorong PPATK agar segara membuka data tersebut.
Setelah itu, Hasto memberikan catatan terhadap program Food estate. Hasto lantas menilai program tersebut seolah-olah disalahgunakan karena hutan-hutan yang banyak ditebang abis.
Merawat Pertiwi salah satu program PDIP. Itulah Alasan Hasto memberikan catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Food Estate. Tapi, dalam praktik itu ada banyak pihak yang menyalahgunakannya di mana kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan Food Estate tidak terbangun serta terbilang jauh dari kata baik. Bagi Hasto ini merupakan suatu kejahatan terhadap lingkungan dan akan mengirim dampak yang buruk.
Budi Djiwandono sebagai Juru Pemenang Pemilu Gerindra, menjelaskan food estate merupakan salah satu program untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang ada di Indonesia. Ka menilai program tersebut juga masuk dalam strategis dan harus dijalankan bersama-sama dengan adanya dukungan semua pihak.
Menurut Budi, pertama program Food Estate adalah solusi bak untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang ada di Indonesia. Program yang strategis yang sudah dijalankan dan seharusnya patut untuk didukung bersama-sama agar ke depannya jauh lebih baik dan program Food Estate merupakan jawaban atas tantangan ketahanan pangan. Mengingat situasi dunia geopolitik internasional yang di era sekarang serba tidak menentu. Maka dari Budi mengajak untuk melihat gejolak yang akan sangat mempengaruhi produktivitas lahan-lahan pertanian yang ada di seluruh penjuru tanah air.
Saat ini inisiatif-inisiatif sangat diperlukan, gagasan untuk mewujudkan dan menjawab tantangan. Dan salah satunya melalui Food Estate atau lumbung pangan.
“Food Estate” adalah istilah yang mengacu pada program pengembangan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dalam skala besar. Di Indonesia, program ini dikenal dengan nama “Program Pengembangan Lahan Pertanian Berbasis Agribisnis” atau sering disebut juga “Food Estate”. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi pangan, mengurangi impor bahan pangan, dan mencapai ketahanan pangan nasional.
Namun, program Food Estate juga memiliki beberapa kontroversi dan tantangan, termasuk dampak lingkungan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan dan hak petani lokal. Implementasi program ini memerlukan pendekatan yang berimbang dan komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah ini seiring dengan pencapaian tujuan utama ketahanan pangan.
