Bengkulu – Isu tambang emas di Kabupaten Seluma yang menuai penolakan warga kini mendapat perhatian serius dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Ia menegaskan, Satuan Tugas Khusus Pendapatan Asli Daerah (Satgassus PAD) bukan hanya alat pengawasan, melainkan jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
“Satgassus ini kita harapkan bisa menjadi penghubung dengan semua pihak. Termasuk mendengar langsung dari masyarakat, kenapa mereka menolak? Apakah karena mereka tidak bisa bekerja di sana?” ujar Helmi dalam pertemuan di Balai Raya Semarak, Selasa (10/6).
Helmi menilai, tambang emas Seluma bukan proyek kecil. Bahkan, potensinya dikabarkan melampaui tambang Freeport di Papua. Karena itu, segala prosesnya harus transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kita juga akan pelajari bagaimana perusahaan ini mengelola tambang di daerah lain. Apakah profesional? Bagaimana dampak lingkungannya? Semua itu harus jelas,” tegasnya.
Helmi juga mencontohkan praktik tambang emas di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana pemerintah daerah bisa mengantongi PAD hingga Rp1 triliun per tahun dari kepemilikan saham di perusahaan tambang.
