Pengamat Soroti Gaya Micromanager Prabowo, Desak Evaluasi Kinerja Menteri
Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengakui dirinya sebagai pemimpin bergaya micromanager memicu sorotan terhadap efektivitas kinerja Kabinet Merah Putih, di tengah situasi geopolitik global yang dinilai kian tidak menentu.
Prabowo sebelumnya mengungkapkan secara terbuka bahwa dirinya kerap terjun langsung mengawasi pekerjaan para menteri, bahkan hingga hal-hal rinci. Dalam forum Business Forum Japan-Indonesia di Tokyo, Senin (30/3/2026), ia mengakui sering menghubungi menteri pada dini hari untuk menanyakan perkembangan persoalan tertentu, termasuk harga kebutuhan pokok.
“Dan juga seperti yang Anda ketahui, saya adalah manajer yang terjun langsung (hands-on). Menteri-menteri saya menuduh saya sebagai micromanager. Ya, saya akui saya seorang micromanager,” kata Prabowo.
Ia bahkan menyebut intensitas pengawasan itu membuat sejumlah pembantunya kelelahan. “Saya akan menelepon menteri-menteri saya jam 2 pagi atau jam 5 pagi, dan saya akan bertanya kepada mereka harga telur hari ini. Dan sekarang saya merasa agak kasihan karena beberapa menteri saya pingsan di depan umum,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengaitkan gaya kepemimpinannya dengan kondisi kesehatan sejumlah pejabat. “Dan terkadang saya mendapat laporan beberapa pejabat senior saya masuk rumah sakit. Kenapa? Masalah jantung. Jadi saya merasa bersalah, mungkin karena bos mereka agak terlalu micromanager, terutama jika saya sudah minum kopi di pagi hari,” lanjutnya.
Di tengah pengakuan tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai kondisi global saat ini justru menuntut menteri yang mampu bergerak mandiri dan tidak hanya menunggu arahan presiden. Menurut dia, kabinet Prabowo membutuhkan figur yang kuat dalam menyelesaikan persoalan.
“Di tengah ketidakpastian global, kabinet Prabowo Subianto tak cukup hanya menjalankan tugas yang rutinitas. Para menteri yang hanya menjalankan rutinitas akan terjebak pada beragam persoalan yang muncul,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan, para menteri seharusnya menjadi problem solving di tengah ancaman krisis yang dipicu gejolak di Timur Tengah. Menurutnya, kementerian harus mampu melahirkan terobosan, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif harian.
“Menteri tersebut akan dililit berbagai persoalan. Akibatnya kementerian yang dipimpinnya tidak mampu mendongkrak kinerjanya. Untuk itu, para menteri di Kabinet Prabowo harus menjadi problem solving. Menteri seperti ini yang sesuai di saat Indonesia menghadapi krisis akibat gejolak di Timur Tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai sebagian menteri belum menunjukkan kapasitas untuk membaca situasi, menganalisis akar persoalan, dan mengantisipasi krisis sejak dini. Ia menyebut masih ada menteri yang lebih banyak menunggu petunjuk langsung dari kepala negara.
“Hal itu kiranya belum terlihat pada beberapa menteri di kabinet Prabowo. Para menteri ini lebih banyak menunggu arahan dari presiden. Misalnya mencari energi selain dari Timur Tengah,” katanya.
Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet. Menurut dia, menteri yang lemah dalam menyelesaikan persoalan justru berpotensi menjadi beban di tengah situasi krisis energi dan tekanan global.
“Karena itu, saat krisis saat ini, ada baiknya Prabowo mengevaluasi para menterinya. Para menteri yang hanya menunggu petunjuk sudah saatnya diganti,” ujar Jamiluddin. “Jadi, di saat krisis energi ini seyogyanya Prabowo dapat menilai para menterinya. Menteri yang lemah problem solving sudah saatnya di-reshuffle. Sebab menteri seperti ini hanya menjadi beban bagi Prabowo,” imbuhnya.
Sorotan serupa datang dari pengamat tata negara Feri Amsari. Ia menilai gejolak internasional saat ini menuntut kabinet yang diisi figur berpengalaman dan memiliki kualitas memadai, bukan semata diperbanyak secara jumlah.
“Presiden harus jadi pemimpin yang dapat memilih kualitas kabinetnya. Sayangnya, Presiden menambah jumlah menteri bukan memperkuat kualitasnya,” kata Feri kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).
Menurut Feri, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, energi, dan stabilitas nasional. Dalam situasi seperti itu, kata dia, Presiden membutuhkan menteri yang matang secara pengalaman dan pengetahuan.
“Dari sikap Presiden dalam menghadapi bencana lokal, nasional, dan saat ini global, kita tahu bahwa Presiden membutuhkan orang-orang berkualitas bukan anak kemarin sore tanpa pengalaman dan pengetahuan dalam kabinetnya,” ucap Feri.
Ia juga menilai arah kebijakan pemerintah dalam merespons konflik global belum tergambar jelas. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari cara kabinet dibentuk sejak awal pemerintahan.
“Tidak jelasnya arah kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik global kali ini merupakan buah dari apa yang ditanam Presiden ketika membentuk kabinetnya,” ujar Feri.
