Partai Gerindra Rayu Demokrat dukung Capres Prabowo
Partai Gerindra tengah merayu Partai Demokrat untuk beralih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024. Seperti yang diketahui demokrat telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah merasa dikhianati NasDem yang memilihi Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini, pihaknya sudah mulai intensif untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Komunikasi dilakukan dalam hal penjajakan mengusung capres Prabowo Subianto.
“Demokrat komunikasinya akan diintensifkan hari-hari ke depan. Yang jelas sudah mulai ada pembicaraan,” kata Muzani di Surabaya, Minggu (3/9/2023) dilangsir detiknews.
Muzani mengatakan, Gerindra tidak akan menutup kemungkinan bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Muzani juga menjelaskan kalau pihaknya saat ini sudah mulai melakukan komunikasi dengan intensi kepada Demokrat termasuk SBY.
Muzani juga melanjutkan, ia mengatakan akan berterima kasih kepada komitmen PBB mendukung Capres Prabowo dalam Pilpres 2024 dengan menggelar konsolidasi dan deklarasi pemenangan Prabowo di berbagai tempat. Sudah ada 3 tempat yang menjadi lokasi gelaran konsolidasi yaitu Aceh, Makassar, dan Surabaya.
Dan di waktu yang akan datang rencananya akan di gelar konsolidasi yang keempat di Sumatera Barat tepatnya di Padang. Dan diharapkan Capres Prabowo datang. Tapi ada situasi tertentu maka Muzani yang akan hadir untuk mewakili.
Dalam dunia politik, konsolidasi merujuk pada proses memperkuat dan mempertahankan stabilitas institusi politik dan sistem demokrasi. Ini adalah tahap yang sangat penting dalam perkembangan sebuah negara menuju demokrasi yang mapan dan stabil.
Konsolidasi politik melibatkan pembentukan dan pemeliharaan institusi-institusi politik yang kuat dan stabil, seperti pemerintah, parlemen, sistem peradilan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Ini adalah fondasi demokrasi yang berfungsi dengan baik.
Salah satu aspek penting dari konsolidasi adalah mendorong budaya kepatuhan terhadap hukum. Ini mencakup penerapan hukum secara adil dan konsisten, serta menghormati hak asasi manusia.
Proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan adalah salah satu indikator penting dalam konsolidasi politik. Ini memastikan bahwa rakyat memiliki suara dalam pemilihan pemimpin mereka.
Konsolidasi juga mencakup mendorong partisipasi politik yang aktif dari seluruh warga negara. Ini termasuk hak untuk berkumpul, berbicara, dan mengorganisasi kelompok politik atau masyarakat sipil.
Kebebasan media yang kuat adalah unsur penting dalam konsolidasi politik. Media yang bebas dapat memainkan peran penting dalam pengawasan pemerintah dan menyediakan informasi kepada masyarakat.
Konsolidasi mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip perubahan kuasa yang damai. Ini berarti bahwa peralihan kekuasaan harus dilakukan melalui pemilihan yang sah dan bukan melalui kekerasan atau kudeta.
LSM memiliki peran penting dalam memantau kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas dalam sistem politik. Mereka juga dapat berperan dalam advokasi dan pendidikan politik.
Dalam beberapa kasus, konsolidasi politik melibatkan reformasi politik yang luas, seperti perubahan konstitusi, restrukturisasi pemerintahan, atau reformasi sistem pemilihan.
Membangun pemahaman politik yang baik di antara warga negara adalah kunci dalam konsolidasi politik. Pendidikan politik dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik.
Konsolidasi politik adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, LSM, media, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem politik yang stabil, inklusif, dan berfungsi dengan baik di mana hak asasi manusia dihormati dan kebebasan politik dijaga.
