Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi lintas sektor menyusul tingginya potensi gempa megathrust di wilayah tersebut. Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menghadiri apel gelar pasukan latihan kesiapsiagaan bencana di MD Land Bengkulu, Jumat (17/4).
Apel yang digelar Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) itu menjadi titik awal simulasi besar penanganan bencana yang melibatkan berbagai instansi. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan respons cepat dan koordinasi terstruktur saat kondisi darurat terjadi.
Sejak awal latihan, seluruh personel langsung digerakkan menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Skema ini dirancang untuk menguji kecepatan reaksi serta efektivitas komando di lapangan dalam situasi krisis.
Panglima Kogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menegaskan, latihan tersebut bukan sekadar simulasi rutin, melainkan bagian dari upaya menyempurnakan sistem penanganan bencana yang terintegrasi.
“Latihan ini menyinkronkan sekaligus melengkapi standar operasional prosedur agar semakin matang, terutama dalam menghadapi situasi yang menuntut kemandirian daerah,” ujar Kunto.
Ia menekankan bahwa kesiapan tidak hanya soal personel, tetapi juga mencakup perencanaan, prosedur, hingga kelengkapan peralatan pendukung di lapangan.
Sementara itu, Herwan Antoni menegaskan kesiapsiagaan Bengkulu terus diperkuat melalui sinergi dengan TNI serta penerapan sistem komando terpadu lintas sektor.
“Kesiapan kita mencakup seluruh tahapan, mulai dari prabencana hingga pascabencana, dalam satu sistem yang terintegrasi dan solid,” kata Herwan.
Ia mengingatkan, Bengkulu berada di zona rawan gempa megathrust dengan potensi kekuatan di atas magnitudo 8,9. Kondisi ini membuat penguatan sistem peringatan dini menjadi langkah krusial yang tidak bisa ditunda.
Saat ini, kata dia, sudah terdapat lima sirene Early Warning System (EWS) yang beroperasi. Namun, cakupan tersebut dinilai belum merata sehingga perlu penambahan, terutama di wilayah pesisir yang berisiko tinggi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperkuat jalur evakuasi serta mendorong pembentukan desa tangguh bencana. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terburuk saat bencana terjadi.
