Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Yahya atau Yahya Cholil Staquf angkat bicara soal pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang memberi imbauan kepada warga untuk tidak memilih capres di pemilihan presiden 2024 yang memiliki rekam jejak memecah belah umat. Menurut Gus Yahya sendiri, ia menilai pernyataan Menag tersebut itu positif.
“Saya kira mungkin, ya kalau buat saya sih itu positif,” kata Gus Yahya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Dilangsir Detiknews.
Menurut Gus Yahya, imbauan tersebut diberikan kepada masyarakat agar tidak terjebak lagi dalam perpecahan. Ketika ditanya apakah PBNU memilki imbauan yang serpa kepada warga NU. Gus Yahya menilai sejauh ini keadaan masih aman-aman saja. Gus Yahya masih ingin perkembangan terlebih dahulu.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menang) Yaqut Cholil Qoumas memberikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih memilih secara selektif untuk sosok capres yang akan dipilih di Pilpres 2024. Yaqut meminta agar masyarakat lebih dulu memeriksa rekam jejak setiap capres,
Menurut Menteri Agama , jangan sampai ada capres yang dipilih memiliki rekam jejak pemecah belah umat. Yaqut juga mengingatkan masyarakat yang tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik dalam memperoleh kekuasaan.
Efek negatif agama dalam dunia politik dapat mencakup berbagai hal, tergantung pada bagaimana agama digunakan atau dimanipulasi dalam konteks politik.
Politik yang didasarkan pada agama seringkali dapat memecah-belah masyarakat, terutama jika terdapat perbedaan agama atau keyakinan yang signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan antar-kelompok dan konflik.
Penggunaan agama dalam politik dapat mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas atau non-agama. Ini dapat merusak prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.
Politik berbasis agama dapat memperkuat pandangan ekstrem dan radikal, yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas sosial. Ini bisa memicu tindakan terorisme dan kekerasan.
Terkadang, politisi menggunakan isu-isu agama untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah esensial seperti ekonomi, pendidikan, atau kesejahteraan. Ini dapat mengaburkan prioritas penting dalam pembangunan negara.
Politik yang terkait dengan agama dapat membuka pintu bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika pemimpin politik menggunakan agama untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok.
Kerumitan dalam Hubungan Internasional*: Politik yang dipengaruhi oleh agama dapat mempersulit hubungan internasional, terutama jika suatu negara mencampuradukkan agama dengan kebijakan luar negeri.
Terkadang, politik berbasis agama dapat menghambat pembangunan sekuler, ilmiah, dan sosial dalam masyarakat, yang dapat memperlambat kemajuan negara.
Politik berbasis agama dapat menciptakan ketidakstabilan politik, terutama jika terdapat persaingan politik yang intens antar-grup agama yang berbeda.
Penting untuk diingat bahwa dampak negatif ini bukan merupakan masalah dengan agama itu sendiri, tetapi bagaimana agama dimanipulasi atau digunakan dalam politik. Beberapa negara berhasil menjalankan politik yang menciptakan kerukunan antaragama dan menghindari efek negatif tersebut dengan menjunjung nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan demokrasi
Pemimpin negara yang baik memiliki beberapa karakteristik dan sifat yang penting untuk memimpin dengan efektif dan melayani kepentingan rakyat
Pemimpin yang baik memiliki integritas tinggi. Mereka jujur, konsisten, dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Pemimpin yang baik memiliki visi yang jelas untuk negara mereka dan mampu memimpin dengan memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah kunci dalam kepemimpinan. Pemimpin harus bisa berbicara dengan jelas dan efektif, serta mendengarkan dengan baik.
Pemimpin yang baik harus dapat memahami dan merasakan perasaan dan kebutuhan rakyatnya. Mereka harus peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemimpin perlu memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan dengan efektif.
Keputusan yang diambil oleh pemimpin harus didasarkan pada bukti dan data yang akurat, bukan pada asumsi atau pandangan pribadi. Pemimpin harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan dan tindakan mereka. Mereka tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan agama, ras, atau gender.
Pemimpin yang baik harus terbuka terhadap kritik dan harus siap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka harus menjalani proses akuntabilitas. Pemimpin harus mampu menjaga stabilitas politik dan sosial dalam negara. Mereka harus mampu menangani krisis dengan tenang dan bijaksana.
Pemimpin yang baik harus memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta terus memperbarui pengetahuannya.
Dunia terus berubah, dan pemimpin yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah-masalah baru.
Cinta dan kesetiaan terhadap negara adalah sifat penting dalam pemimpin yang baik. Mereka harus bertindak demi kepentingan negara dan rakyat, bukan kepentingan pribadi.
Ketika pemimpin negara memenuhi karakteristik ini, mereka memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, mempromosikan kesejahteraan rakyat, dan mengarahkan negara menuju perkembangan yang berkelanjutan.
