Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dipastikan disalurkan lima hari dalam sepekan, menyusul keputusan yang diumumkan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden pada Sabtu (28/3/2026). Kebijakan ini berlaku untuk sekolah yang menerapkan sistem belajar lima hari.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, skema tersebut menyesuaikan jumlah hari masuk sekolah. Karena mayoritas sekolah di Indonesia menjalankan kegiatan belajar selama lima hari, maka penyaluran MBG juga mengikuti pola tersebut.
“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” ujar Dadan.
Meski demikian, BGN menegaskan ada pengecualian untuk wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Untuk kawasan tersebut, penyaluran MBG tetap dilakukan hingga hari Sabtu.
Menurut Dadan, kebijakan khusus itu diambil agar intervensi gizi tetap optimal di wilayah yang paling membutuhkan. Ia menilai tambahan penyaluran pada hari Sabtu menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak tetap memperoleh asupan bergizi secara konsisten.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” kata Dadan, dikutip dari laman resmi BGN, Minggu (29/3/2026).
BGN, kata dia, kini terus memperkuat pendataan agar pelaksanaan program tepat sasaran. Data yang digunakan antara lain bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 milik Kementerian Kesehatan, khususnya untuk memetakan wilayah prioritas intervensi gizi, termasuk di kawasan timur Indonesia.
Selain itu, BGN akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah. Pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga angka prevalensi stunting di masing-masing wilayah.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” ujar Dadan.
Di sisi lain, kebijakan penyaluran lima hari ini juga sempat dikaitkan dengan langkah efisiensi anggaran. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut BGN menyiapkan opsi penghematan dengan mengurangi frekuensi distribusi dari enam kali menjadi lima kali dalam sepekan.
Menurut Purbaya, simulasi awal dari BGN menunjukkan skema tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp40 triliun per tahun. Namun, ia menegaskan perhitungan itu masih bersifat kasar dan merupakan inisiatif dari BGN sendiri.
“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini,” kata Purbaya di Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026), dikutip dari detikNews, Minggu (29/3/2026).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG tetap akan berjalan meski pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran di tengah dampak konflik Timur Tengah. Ia menilai penghematan negara masih bisa dilakukan lewat banyak pos lain tanpa harus mengorbankan program makan bergizi gratis.
“Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” ujar Prabowo, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (29/3/2026).
Prabowo menekankan, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, program ini penting untuk menekan angka stunting sekaligus memberi efek ekonomi melalui rantai pasok pangan dan penciptaan lapangan kerja.
