Makan Bergizi Gratis Jadi Polemik, Istana Luruskan Usulan Ketua DPD RI
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan lama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, beredar luas dan memicu perdebatan di ruang publik. Isu ini mencuat seiring narasi yang mengaitkan Makan Bergizi Gratis dengan ajakan partisipasi dana masyarakat, di tengah pembahasan anggaran negara.
Dalam pernyataannya pada Januari 2025, Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan dukungan terhadap perbaikan gizi nasional dan membuka wacana alternatif pendanaan berbasis gotong royong untuk menyukseskan Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana tersebut disampaikan dalam konteks awal peluncuran program dan diskursus publik mengenai skala serta kebutuhan anggarannya.
Namun, Istana menegaskan bahwa polemik yang berkembang pada akhir Februari 2026 dipicu oleh beredarnya kembali pernyataan lama tersebut tanpa konteks waktu yang utuh. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan dalam siaran persnya, bahwa sejumlah akun dan media tidak kredibel mengemas ulang pernyataan Januari 2025 seolah-olah merupakan pernyataan terbaru.
Menurut Hariqo, praktik tersebut dilakukan dengan cara mengubah tanggal publikasi dan menyajikan ulang materi lama, bahkan menggunakan aplikasi tertentu agar video lama tampak seperti wawancara baru. Ia menyebut fenomena ini sebagai upaya “menggoreng” isu lama demi memancing reaksi publik dan perhatian mesin pencari.
Pemerintah, kata Hariqo, perlu meluruskan beberapa hal mendasar. Pertama, tidak ada kebijakan zakat untuk Makan Bergizi Gratis. Kedua, program ini sama sekali tidak mengurangi anggaran pendidikan. Pemerintah justru mencatat revitalisasi 16.167 satuan pendidikan sepanjang 2025 dan menargetkan 71 ribu satuan pendidikan pada 2026, yang disebut sebagai revitalisasi sekolah terbesar di era reformasi.
Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 288.000 sekolah menerima Interactive Flat Panel atau smart board. Data pemerintah juga menunjukkan Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan 43,17 juta peserta didik penerima manfaat per 18 Februari 2026.
Secara keseluruhan, penerima manfaat Makan Bergizi Gratis kini mencapai 60.242.899 orang, dengan penyerapan 1.037.403 tenaga kerja baru. Program ini dinilai membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kehadiran, fokus belajar, dan kualitas gizi peserta didik.
Pemerintah menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis sepenuhnya menggunakan APBN dan terbuka terhadap kritik serta saran publik. Untuk mencegah penyimpangan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Call Center 127 (SAGI/Sentra Aduan Gizi Indonesia) atau WhatsApp Hotline 0811-1000-8008. Polemik yang berkembang diharapkan tidak mengaburkan tujuan utama Makan Bergizi Gratis, yakni memastikan standar gizi layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
