Dorongan Pejabat Naik Transportasi Umum, Begini Respons Para Menteri
Jakarta – Dorongan agar pejabat pemerintahan beralih menggunakan transportasi umum kembali mencuat. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menilai kendaraan patwal semestinya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti semakin macetnya jalanan akibat banyaknya kendaraan pejabat yang dikawal setiap hari.
“Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas. Jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stres dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” ujar Djoko, dikutip Selasa (28/1/2025).
Respons Para Menteri
Sejumlah menteri memberikan tanggapan beragam terkait usulan ini. Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan dirinya sudah terbiasa dengan angkutan umum sejak dulu.
“Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot tiga tahun di terminal, jadi sopir angkot dua tahun waktu SMA. Kuliah juga bawa angkot,” kata Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Minggu (2/2).
