Bengkulu – Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu menyepakati usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan kenaikan sebesar 41 persen yang dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pleno yang digelar Kamis (19/11/2026) dan kini tinggal menunggu pengesahan Gubernur Bengkulu.
Kesepakatan itu melibatkan seluruh unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu, termasuk perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.
Ketua DPD KSPSI Bengkulu, Aizan Dahlan, mengatakan rapat pleno berjalan lancar dan seluruh pihak mencapai kesepakatan terkait pembahasan UMP Bengkulu 2027.
“Terima kasih atas doa dari semuanya, sehingga acara berjalan lancar dan disepakati semua pihak. Kita tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Bengkulu,” ujar Aizan dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Dari unsur serikat pekerja, kesepakatan tersebut menjadi hasil pembahasan bersama dalam forum Dewan Pengupahan yang mengagendakan penetapan dan pembahasan upah minimum provinsi untuk tahun mendatang.
Aizan menyampaikan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut mengawal proses pembahasan hingga rapat pleno menghasilkan keputusan bersama.
Sejumlah perwakilan KSPSI Bengkulu turut terlibat dalam forum tersebut, di antaranya Sekretaris DPD KSPSI Panca Darmawan, Wakil Ketua Deddy Zulmi, serta Bendahara Inza yang merupakan anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja dan serikat buruh.
Hasil kesepakatan rapat pleno selanjutnya akan menunggu proses pengesahan oleh Gubernur Bengkulu sebelum menjadi ketetapan resmi UMP Bengkulu 2027.
Dengan demikian, besaran upah minimum yang akan berlaku pada 2027 masih menunggu keputusan final pemerintah provinsi melalui pengesahan gubernur.







